Cak Imin Ingin Pilkada Dievaluasi, Partai Golkar Tegaskan Keterlibatan Daerah Tak Boleh Hilang

TRIBUNSOLO.COM - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar, menyuarakan perlunya evaluasi total terhadap pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara langsung.

Muhaimin Iskandar, atau yang akrab disapa Cak Imin, menilai bahwa sistem yang berlaku saat ini perlu ditinjau ulang karena menimbulkan lebih banyak mudarat ketimbang manfaat.

"Saatnya pemilihan kepala daerah dilakukan evaluasi total, manfaat dan mudaratnya," kata Cak Imin, dalam acara Hari Lahir ke-27 PKB di JICC, Jakarta, Rabu (23/7/2025) malam.

Ia bahkan mengusulkan agar kepala daerah ditunjuk langsung oleh pemerintah pusat atau, jika tidak, dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

"Kalau tidak ditunjuk oleh pusat, maksimal pemilihan kepala daerah dipilih oleh DPRD-DPRD di seluruh Tanah Air," sambung dia.

Baca juga: Beda Pendapat dengan Cak Imin, PDIP Tak Sepakat Hapus Pilkada Langsung, Ingatkan Soal Reformasi

Usulan tersebut memantik respons dari sejumlah pihak, termasuk dari Partai Golkar.

Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Muhammad Sarmuji, menilai perlu adanya berbagai opsi, namun tetap menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam proses pemilihan kepala daerah.

"Kita perlu memperbanyak opsi. Rasanya kalau ditunjuk langsung oleh pusat, keterlibatan daerah menjadi nihil. Akan lebih bagus tetap ada keterlibatan representasi masyarakat daerah," ujar Sarmuji, saat dihubungi Kompas.com, Jumat (25/7/2025).

Ketua Fraksi Golkar DPR RI itu juga menekankan bahwa pilkada tak semata-mata soal politik uang. Menurutnya, kedekatan emosional antara kepala daerah dan masyarakat merupakan aspek penting dalam sistem demokrasi lokal.

“Pilkada bukan hanya soal uang. Tapi, juga tentang keterikatan emosional dengan masyarakat daerah. Keterikatan itulah yang melahirkan keberpihakan. Apa pun sistemnya, keberpihakan terhadap masyarakat daerah tidak boleh hilang,” ujar dia.

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) secara tegas menolak wacana tersebut.

Ketua DPP PDIP, Komarudin Watubun, mengingatkan bahwa sistem pemilihan langsung merupakan amanat dari gerakan reformasi dan tidak boleh diganggu oleh wacana yang justru mundur ke belakang.

Baca juga: Politikus PDIP Kritik Keras MK Soal Putusan Pemilu Tak Lagi Serentak: Ini Kejahatan Serius

"Sikap kami sudah jelas dari awal pemilihannya. Masa kemarin lain, hari ini lain. Termasuk kalian, bebas-bebas begini kan hasil reformasi," kata Komarudin di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (24/7/2025).

Komarudin juga menegaskan bahwa PDIP telah konsisten menolak sistem pilkada tak langsung sejak masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono.

"Kalau kita dari dulu ya, akhir masa jabatan Pak SBY kan mau ditarik, sikap kita tinggal dilihat kan, file-file di IT-nya kan tidak bisa hilang," ujar Komarudin.