Aduan soal Jualan Buku di SMP 2 Banyudono, Disdikbud Boyolali Klarifikasi : Sudah Dikembalikan

Laporan Wartawan TribunSolo.com, Tri Widodo 

TRIBUNSOLO.COM, BOYOLALI - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Boyolali turun tangan menindaklanjuti laporan adanya pungutan di beberapa sekolah di Boyolali.

Plt Kepala Disdikbud Boyolali, Arief Wardianta, mengatakan pihaknya telah mengecek ke tiga sekolah yang sebelumnya dilaporkan melakukan pungutan.

“Kami cek SMP yang kemarin dipanggil itu tidak ada, masih kami cari di mana sekolahnya apabila memang ada,” ujarnya, Selasa (29/7/2025).

Arief membenarkan adanya aduan terkait pungutan dana pengembangan sekolah, termasuk pembelian Lembar Kerja Siswa (LKS). 

Namun,  permasalahan tersebut sudah diklarifikasi.

Baca juga: Sekolah di Boyolali Jualan Buku Rp500 Ribu Dikritik, Lembaga Pendidikan Jadi Ajang Lahan Dagang?  

“Memang ada aduan dana pengembangan, mungkin termasuk LKS juga, sudah diklarifikasi dan komite sudah membatalkan. Wali murid bisa mengambil uang yang sudah dibayarkan untuk iuran,” jelasnya.

Menurutnya, salah satu aduan yang masuk terkait SMP 2 Banyudono. 

Namun setelah dilakukan pengecekan, pihak sekolah sudah membatalkan pungutan tersebut.

Arief menegaskan, sekolah tidak diperbolehkan memfasilitasi pengadaan sarana maupun alat sekolah secara langsung maupun tidak langsung.

“Serahkan sepenuhnya kepada wali murid untuk pengadaannya,” tegasnya. 

Awal Mula Isu Muncul

Isu penjualan buku Lembar Kerja Siswa (LKS) kembali mencuat.

Kali ini, sorotan tertuju pada salah satu sekolah di wilayah Banyudono, Boyolali, yang dikabarkan menjual paket buku seharga Rp 500 ribu kepada siswanya.

Kabar itupun memunculkan kritik dari Ketua Komisi IV DPRD Boyolali, Suyadi.