Dokter Tifa Nilai Abolisi-Amnesti dari Prabowo Tamparan untuk Jokowi: Makin Sedikit Petinggi ke Solo

Solo Bergetar, Jokowi Disebut Kecewa

Rocky pun menyebut keputusan Prabowo sebagai tamparan politik ke kubu Jokowi, yang hubungannya dengan PDIP memburuk pasca Pilpres 2024.

Menurutnya, pendekatan Prabowo ke PDIP sangat mungkin membuat "Geng Solo" merasa kecewa.

Baca juga: Singkat, Kata Jokowi soal Mobil Esemka Bekas yang Dijadikan Barang Bukti, Singgung Legal Standing

"Prabowo tentu butuh dukungan PDIP. Tapi di sisi lain, geng Solo pasti kecewa. Apalagi kita lihat bagaimana sebelumnya Prabowo terlihat terus menghormati Jokowi berlebihan," kata Rocky.

Sebelumnya, Prabowo juga diketahui sowan ke kediaman Jokowi sebelum menghadiri penutupan Kongres PSI di Solo (20/7/2025), yang menuai kritik dari publik.

Posisi Jokowi Dinilai Melemah

Rocky menyimpulkan bahwa langkah politik Prabowo telah menggeser keseimbangan kekuasaan.

Ia melihat pengaruh Jokowi mulai meredup, bukan karena manuver politik dari luar, tetapi karena keinginannya untuk terus ikut campur dalam pemerintahan.

"Posisi Presiden Jokowi makin lama makin lemah. Bukan karena dijatuhkan, tapi karena sikapnya sendiri yang masih ingin cawe-cawe," pungkasnya.

Baca juga: Makan Bakmi di Solo, Jokowi Sebut Tak Ada Pembahasan Abolisi Tom Lembong dengan Prabowo: Bahas PSI

Jokowi di Solo Sudah Bereaksi

Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, sendiri sudah buka suara mengenai keputusan Presiden Prabowo Subianto yang memberikan amnesti kepada Hasto Kristiyanto dan abolisi kepada Tom Lembong. 

Menurut Jokowi, keputusan tersebut merupakan hak prerogatif presiden yang dijamin oleh konstitusi.

“Itu adalah hak prerogatif, hak istimewa presiden yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar kita. Dan kita harus menghormatinya,” ujar Jokowi kepada wartawan pada Jumat (1/8/2025).

Hak prerogatif adalah hak istimewa yang dimiliki oleh Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, yang diberikan langsung oleh konstitusi (UUD 1945) dan tidak dapat diganggu gugat oleh lembaga lain, kecuali dinyatakan sebaliknya dalam undang-undang.

Jokowi juga membantah adanya komunikasi khusus dengan Presiden Prabowo terkait keputusan tersebut.