PDIP Solo Dukung Program MBG, Ribka Tjiptaning Sempat Kritisi MBG untuk Siswa SMA : Tak Ada Manfaat

Laporan Wartawan TribunSolo.com, Ahmad Syarifudin

TRIBUNSOLO.COM, SOLO - DPC PDIP Solo kini langsung mengambil  sikap terkait instruksi Ketua Umum (Ketum) Megawati Soekarnoputri. 

Seperti diketahui, instruksi Mega adalah untuk mendukung program pemerintah. 

Terkait ini, Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Solo FX Hadi Rudyatmo buka suara. 

Baca juga: Megawati dan Prabowo Makin Dekat, Jokowi Singgung Makan Bakmi Bersama Presiden di Solo

Dia menyatakan patuh dengan instruksi. 

Namun, ada poin yang menjadi sikap DPC PDIP Solo yakni tetap mengkritisi jika sebuah program tak berpihak pada rakyat.

“Program pemerintah dari pusat sampai ke daerah itu yang tujuannya untuk kepentingan rakyat tetap mendukung seperti MBG dan lain sebagainya. Kebijakan Pemerintah Kota kita dukung. Namun kalau kebijakan itu tidak baik dan tidak berpihak pada rakyat kita kritisi dan memberikan sosialisasi,” ungkapnya saat dihubungi Minggu (3/8/2025).

Arahan untuk mendukung pemerintah disampaikan oleh Ketua DPP PDIP Deddy Yevri Sitorus.

Megawati menyampaikannya saat acara Bimbingan Teknis di The Meru & Bali Beach Convention Center di Sanur, Denpasar, Bali, Rabu (30/7/2025) lalu.

Baca juga: Rocky Gerung Sebut Amnesti Hasto & Abolisi Tom Lembong Bikin Gempa Politik di Solo, Jokowi Bereaksi

Pernyataan ini keluar menjelang Presiden Prabowo Subianto memberikan amnesti setelah Hasto divonis 3,5 tahun.

Ia dinyatakan bersalah dalam kasus Pergantian Antar-Waktu (PAW) Harun Masiku.

Hasto pun bisa menghirup udara bebas setelah diberikan amnesti.

Meski begitu, FX Rudy menegaskan bahwa sejak awal partainya memang tidak memposisikan diri sebagai oposisi.

Menurutnya, dengan sistem presidensial tidak dikenal istilah oposisi dan koalisi.

• 5 Fakta Penipuan Berkedok Mitra MBG di Solo, Tergiur Usai Sosialisasi di Rumah eks Anggota DPRD Solo

“Penyeimbang. Tidak ada koalisi tidak ada oposisi. Yang ada penyeimbang karena kita memakai sistem presidensial bukan parlementer,” jelasnya.

Ia juga menegaskan bahwa kritik yang disampaikan juga bersifat membangun.

Sembari mengkritik, pihaknya juga memberikan solusi alternatif atas berbagai permasalahan yang muncul.

“Yang didukung berpihak pada kepentingan rakyat. Cuma kalau rakyat yang dirugikan atau ada hal yang tidak sesuai dengan harapan masyarakat kita berhak mengkritisi. Tapi tidak sekadar mengkritisi karena kita punya legislatif itu nanti ada solusinya,” ungkapnya. 

Sebelumnya Ribka Tjiptaning Tolak MBG

Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Kesehatan, dr. Ribka Tjiptaning sebelumnya sempat bicara soal Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Menurut Ribka, yang pernyataannya diposting di akun Instagram resmi PDIP pada 15 Februari 2025 lalu, menilai MBG yang diberikan kepada siswa SMA, tidak bermanfaat dan tidak bisa selesaikan masalah stunting di tanah air.

dr. Ribka Tjiptaning menjelaskan bahwa PDI Perjuangan telah melakukan program serupa pada 2011 bertepatan dengan memperingati HUT ke-64 Megawati Soekarnoputri, dengan tujuan dan target yang jelas, yaitu bagi ibu hamil dan bayi sampai dua tahun, karena pencegahan stunting harus dilakukan pada 1000 hari pertama kehidupan.

Baca juga: Ada Dugaan Tipu Ratusan Warga Solo, Yayasan Pencatut Program MBG Ternyata Beralamat di Semarang

"Untuk mengatasi stunting bisa juga melakukan program sampai dua tahun atau PAUD. Namun bila diberikan kepada siswa SMA, seperti pada Program MBG saat ini, manfaatnya justru tidak ada," tegas dr. Ribka Tjiptaning.

Apa Itu MBG?

Pemerintah resmi meluncurkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Senin (6/1/2025), sebagai bagian dari agenda prioritas nasional dalam mewujudkan generasi sehat, produktif, dan unggul.

MBG menyasar 19,47 juta penerima, yang terdiri dari anak sekolah, balita, ibu menyusui, dan ibu hamil, dengan total anggaran mencapai Rp 71 triliun.

Program yang sebelumnya dikenal sebagai makan siang gratis ini diperkenalkan oleh Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka saat kampanye pemilihan presiden 2024. Kini, pelaksanaan program dilakukan melalui koordinasi Badan Gizi Nasional (BGN), dengan harga per porsi makan ditetapkan sebesar Rp 10.000.

Tujuan Strategis Program MBG

Menurut BGN, secara umum, MBG bertujuan untuk:

1. Meningkatkan akses makanan bergizi, pengetahuan gizi, dan pola makan sehat.

2. Meningkatkan prestasi dan kehadiran siswa serta menekan angka putus sekolah.

3. Memanfaatkan bahan pangan lokal dan meningkatkan kesejahteraan petani serta pelaku UMKM.

4. Mengurangi angka kemiskinan.

Selain mendukung dunia pendidikan dan kesehatan anak, program ini juga diarahkan untuk mendorong aktivitas ekonomi melalui penyerapan bahan pangan lokal, termasuk produk perikanan yang kini tengah dikaji untuk masuk dalam menu MBG.

Antusiasme Tinggi, Tantangan Masih Ada

Hari pertama pelaksanaan program ini disambut antusias oleh masyarakat.

Di PAUD Rasfaldi Mukhlishin, Cakung, Jakarta Timur, misalnya, anak-anak dengan gembira menikmati makanan bergizi gratis yang terdiri dari nasi, ayam, tahu, sayur, dan buah.

ahkan ada yang membawanya pulang untuk dibagikan ke anggota keluarga.

Kebahagiaan juga terlihat di Kupang Tengah, Nusa Tenggara Timur, di mana siswa menyantap makan siang bergizi dengan riang.

Cerita haru datang dari nenek Sarmah (62) yang tinggal di bawah jembatan layang Tomang, Jakarta Barat, bersama dua cucunya. Ia berharap cucu-cucunya tak lagi menangis kelaparan berkat program ini.

Sorotan: Prioritaskan Warga Miskin

Meski tujuannya mulia, sejumlah pengamat menyarankan agar MBG difokuskan terlebih dahulu kepada kelompok miskin yang paling membutuhkan. Berdasarkan data Tim Jurnalisme Data Harian Kompas, dari total 19,47 juta target penerima, terdapat 11,3 juta warga miskin yang terdiri dari:

• 5,5 juta siswa SD hingga SMA
• 3,8 juta anak balita
• 1,9 juta ibu menyusui
• 168.513 ibu hamil

Jika fokus diberikan kepada kelompok ini, anggaran per porsi bisa ditingkatkan menjadi sekitar Rp 21.545, sehingga nilai gizi dan kualitas makanan yang diberikan juga meningkat.

Hal ini dinilai akan membuat program lebih efektif dan tepat sasaran, tanpa harus mengorbankan kualitas demi kuantitas.

Harapan dan Ke Depan

MBG diharapkan menjadi instrumen jangka panjang dalam mendukung visi Indonesia Emas 2045, dengan menciptakan generasi yang sehat sejak dini.

Pemerintah juga terus mengevaluasi pelaksanaan dan distribusi program, termasuk pengawasan kualitas makanan, efisiensi logistik, dan akuntabilitas anggaran.

Dengan pelaksanaan yang tepat, MBG berpotensi bukan hanya memperbaiki kualitas gizi masyarakat, tapi juga menggerakkan roda ekonomi lokal dan mengurangi kemiskinan secara signifikan.

(*)