Baca tanpa iklan
Rupanya usulan tersebut didasari Indonesia yang tak sekaya Amerika Serikat, sehingga tak disarankan melangsungkan pemilu terlalu sering.
Menurut Salim Said, Amerika Serikat melaksanakan pemilu dalam dua sampai empat tahun sekali, mengingat Amerika Serikat adalah negara adidaya.
"Kedua kita ini tidak negeri kaya seperti Amerika," jelas Salid Said.
"Di Amerika itu tiap empat tahun ganti presiden, dan kongres Amerika semacam DPR itu setiap dua tahun sebagian ganti. Jadi Amerika itu sibuk pemilu terus ya duitnya banyak. Lah kita kalau pemilu terus sering duit kita enggak banyak," imbuhnya.
Kemudian, Salim Said menjelaskan, jika seorang presiden hanya diizinkan satu periode namun masa jabatanya ditambah menjadi tujuh tahun, maka hal tersebut dapat membuat pergantian elite politik lebih cepat.
"Jadi ada beberapa penjelasan mengapa saya sarankan diubah sistem itu dari dua kali masa jabatan selama lima tahun, menjadi satu kali masa jabatan tujuh tahun," ucap Salim Said.
"Tapi kan yang sarankan bukan cuma presiden tetapi semua jabatan elected politicians yang dipilih rakyat. Jadi apa yang dikatakan Pak Mahfud MD itu penting kesempatan elite berganti itu terjadi lebih cepat," jelas Salim Said.
Salim Said menambahkan saran Hendropriyono kurang tepat, pasalnya sirkualasi pergantian elite politik menjadi semakin lama.
"Delapan tahun itu terlalu lama, hampir dua jabatan sekarang, sehingga sirkulasi elite berkurang," kata Salim Said.
"Kita kan mau cepat terjadi sirkulasi supaya banyak orang mau jadi presiden dan DPR," tambahnya.
Ternyata saran untuk memberi jabatan presiden menjadi tujuh tahun, bukan cuma karena demi menghemat biaya dan mempercepat pergantian elite politik. Pasalnya, selama ini Salim Said merasa perseteruan yang memanas pada Pilpres 2019 disebabkan oleh kubu petahana.
Menurut Salim Said seorang presiden seharusnya hanya diberikan satu periode untuk menjabat, agar kubu petahana dapat dihapuskan. Hanya saja, masa jabatan presiden itu ditambah menjadi tujuh tahun.
"Menurut saya yang sekarang mendesak adalah petahana," kata Salim Said.
"Lembaga petahana ini harus dihapuskan, cukup satu kali masa jabatan,"
"Ditambah sedikit agar dia bisa menyelesaikan program dan agendanya," imbuhnya. (*)