Ada Demo, Arus Lalu Lintas Menuju Bandara Adi Soemarmo Solo via Jalan Adi Sucipto Dialihkan

Laporan Wartawan TribunSolo.com, Agil Tri

TRIBUNSOLO.COM, SOLO - Arus lalu lintas menuju Bandara Adi Soemarmo Solo via Jalan Adi Sucipto atau mengarah ke gedung DPRD Solo dialihkan sementara, Senin (30/9/2019).

Pengalihan arus itu menyusul adanya demonstrasi oleh ratusan masa dari Solo Raya Bergerak (Sorak) di depan gedung DPRD Solo yang berada di Kelurahan Karangasem, Kecamatan Laweyan.

Adapun pengendara dari arah timur (Manahan) yang menuju ke barat Bandara Adi Soemarmo Solo di Kabupaten Boyolali yang hanya berjarak beberapa kilo meter, terpaksa dialihkan.

Pengendara harus mencari jalan 'tikus' dan ruas jalan lain di antaranya ke arah Klodran, Kabupaten Karanganyar.

Menurut Kapolresta Solo, AKBP Andy Rifai pengalihan dilakukan baik dari arah timur maupun barat yang menuju ke DPRD Solo.\

• Foto-foto Kondisi Terkini Gedung DPRD Solo yang Dikepung Demonstran Tolak RUU, Simak Berikut Ini

"Dari arah barat, penutupan kita alihkan dari Tugu Mahkota, kita alihkan ke arah Klodran," jelas dia saat memimpin pengamanan.

"Sementara dari arah timur, arus lalu lintas kita alihkan ke Jalan Ahmad Yani," jelasnya.

Dia berharap, unjuk rasa ini dapat berjalan dengan damai, aman dan lancar.

• Tidak Gunakan Almamater Kampus, Ratusan Demonstran yang Menolak RUU Mulai Padati Gedung DPRD Solo

Ada Ratusan Demonstran

Ratusan demonstran dari sejumlah kampus di Solo Raya yang tergabung dalam Solo Raya Bergerak (Sorak) kembali melakukan unjuk rasa di depan gedung DPRD Solo, Senin (30/9/2019).

Berbeda dengan demo sebelumnya, mahasiswa ini tidak mengenakan almamater kampus mereka masing-masing.

Dari pantauan TribunSolo.com, ada sejumlah demonstran yang masih mengenakan seragam SMA/sederajat di tengah-tengah demostran.

Demo mulai berlangsung sekitar pukul 15.30 WIB.

• UPDATE Akan Didemo Lagi, Mobil Taktis Pengurai Massa dan Water Canon Disiagakan di Gedung DPRD Solo

Adapun peserta demo menyuarakan tuntutan tentang penolakan RUU KPK, RUU Pertanahan, RUU Permasyarakatan, RUU Keternagakerjaan, dan mendesak disahkannya RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS).