Sebagai informasi, bakal capres dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan Tengah melakukan perjalanan ke Jombang Jawa Timur.

Baca juga: Demokrat Tuding Ada yang Halangi AHY Jadi Cawapres Anies

Anies dikabarkan turut berziarah ke empat makam pendiri Nahdlatul Ulama (NU) serta bersilaturahmi atau sowan kepada tokoh-tokoh penting di Jombang.

Setelah pertemuan Anies dan ibunda Cak Imin itu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya lantas memberikan pernyataan mengejutkan.

Dia menilai Partai Nasdem sudah mengkhianati Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP).

Riefky mengklaim Nasdem telah melakukan kerja sama dengan PKB, kemudian menyetujui duet Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Cak Imin.

"Rentetan peristiwa yang terjadi merupakan bentuk pengkhianatan terhadap semangat perubahan, pengkhianatan terhadap piagam koalisi yang telah disepakati oleh ketiga parpol," kata Riefky dalam keterangannya, Kamis (31/8/2023).

Baca juga: Nasdem Bantah Isu Anies Dilarang Berdampingan dengan AHY di Pilpres, Surya Paloh Sudah Restui?

Dirinya juga menyebut Anies Baswedan telah melakukan pengkhianatan atas pernyataannya selama ini.

"Juga pengkhianatan terhadap apa yang telah disampaikan sendiri oleh capres Anies Baswedan, yang telah diberikan mandat untuk memimpin Koalisi Perubahan," ujar Riefky.

Sebelumnya, kabar NasDem dan PKB bekerja sama sudah disampaikan juru bicara Anies Baswedan, Sudirman Said pada Rabu (30/8/2023) kemarin.

"Bahwa Anies telah menyetujui kerja sama politik Partai NasDem dan PKB, untuk mengusung pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar," tegasnya.

Baca juga: Elektabilitas Anies Baswedan Turun, Demokrat Heran Nasdem Ulur Pengumuman Cawapres: Apa Ada Tekanan?

Persetujuan kerja sama itu menurutnya merupakan keputusan sepihak Ketua Umum Nasdem Surya Paloh.

"Persetujuan ini dilakukan secara sepihak atas inisiatif Ketum Nasdem, Surya Paloh," ujar Riefky.

Ia mengklaim, Demokrat sudah mengonfirmasi kabar tersebut langsung kepada Anies pada hari ini.

"Ia mengonfirmasi bahwa berita tersebut adalah benar. Demokrat “dipaksa” menerima keputusan itu (fait accompli)," ungkapnya.

(*)