TRIBUNSOLO.COM - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Nasdem Hermawi Taslim menyebut jika tiga partai politik (parpol) Koalisi Perubahan ingin membuat perjanjian tertulis dengan PDIP mengenai komitmen pengajuan hak angket dugaan kecurangan pemilihan umum (Pemilu) 2024.

Hermawi menyebut, perjanjian tertulis itu penting demi memastikan keseriusan tiap parpol dalam mendorong penggunaan hak angket di DPR RI.

“Nanti kalau bertemu, kami punya proposal kesepakatan-kesepakatan. Satu kata dan perbuatan, jangan lain di bibir, lain di hati. Supaya satu suara selama angket itu ada,” ujar Hermawi di Nasdem Tower, Gondangdia, Menteng, Jakarta, Jumat (8/3/2024).

Baca juga: Jusuf Kalla Diminta Komunikasi Soal Hak Angket dengan Megawati oleh Kubu AMIN: Kumpulkan Bukti Dulu

Menurutnya, perjanjian tersebut bisa berbentuk nota kesepakatan dan mesti ditunjukan pada publik.

“Kalau perlu kita notarialkan, kalau perlu rakyat tahu, supaya tidak ada dusta di antara kita,” kata Hermawi.

Hermawi sampai saat ini menegaskan jika sikap Nasdem tetap sama.

Mereka masih menunggu langkah nyata dari PDIP mendorong hak angket di DPR.

Baca juga: Nasdem Sudah Komunikasi Dengan PDIP soal Hak Angket Kecurangan Pemilu 2024

Pernyataannya itu otomatis membantah ucapan Ketua DPP Partai Nasdem Sugeng Suparwoto yang sebelumnya mengatakan partainya tak lagi menunggu PDIP untuk mendorong hak angket kecurangan pemilu.

Dia menilai, Nasdem tetap akan menunggu PDIP agar hak angket tak hanya berhasil diajukan pada rapat paripurna. 

Namun juga memenuhi persyaratan untuk disetujui dan digunakan untuk menyelidiki dugaan kecurangan pemilu.

“Kita enggak mau kerja setengah-setengah, mesti ada ketegasan, mesti ada komitmen. Gayung mesti bersambut. Ini kan ide dari mereka (kubu pasangan 03). Kepentingan kita sama-sama lah,” ujarnya.

“Kita ingin menjawab keluhan rakyat, kita ingin menjawab tudingan rakyat, mari kita buktikan sama-sama,” kata Hermawi lagi.

Baca juga: Di Balik Diamnya Nasdem dan PPP di Paripurna DPR soal Hak Angket, Ini Pertimbangan Dua Parpol

Seperti diberitakan sebelumnya, wacana penggunaan hak angket pertama kali digaungkan oleh calon presiden (capres) nomor urut 3 Ganjar Pranowo.

Capres nomor urut 1 Anies Baswedan menanggapi positif ajakan itu.

Anies mengatakan tiga parpol pengusungnya bakal membantu merealisasikan wacana tersebut.