DPRD Sukoharjo Soroti Tingginya Angka Kecelakaan KA Batara Kresna di 2025, Minta KAI Tindaklanjuti

Laporan Wartawan TribunSolo.com, Anang Ma'ruf

TRIBUNSOLO.COM, SUKOHARJO - DPRD Kabupaten Sukoharjo menyoroti meningkatnya angka kecelakaan yang melibatkan Kereta Api (KA) Batara Kresna sepanjang tahun 2025.

Kereta yang melayani rute Solo–Wonogiri tersebut tercatat mengalami beberapa insiden, terutama di perlintasan tanpa palang pintu maupun titik rawan yang belum memiliki infrastruktur pendukung keselamatan yang memadai.

KA Batara Kresna mulai beroperasi pada 12 Maret 2015 setelah diresmikan oleh Menteri Perhubungan saat itu, Ignasius Jonan.

Pada awalnya, kereta ini dikenal sebagai moda transportasi berbasis wisata.

Namun setelah prasarana rel Solo–Wonogiri yang telah berusia lebih dari 100 tahun ditingkatkan pada 2024, terjadi perubahan besar dalam operasional.

Baca juga: Imbas Kecelakaan Maut KA Batara Kresna vs Agya, Pemdes Gemantar Wonogiri Minta Ada Pemasangan Palang

Perubahan tersebut semakin signifikan setelah Februari 2025, ketika KA Batara Kresna resmi menggunakan rangkaian kereta kelas eksekutif.

Imbasnya, kecepatan kereta meningkat dan waktu tempuh dari Solo ke Wonogiri kini hanya 60 menit, jauh lebih cepat dibanding sebelumnya yang hampir dua jam.

Namun peningkatan kecepatan itu justru berbanding terbalik dengan kesiapan infrastruktur keselamatan di jalur kereta tersebut.

Ketua DPRD Sukoharjo, Nurjayanto, menilai perubahan karakter KA Batara Kresna dari kereta wisata menjadi kereta cepat tidak diimbangi dengan penguatan fasilitas keselamatan, baik bagi pengguna jalan maupun petugas lapangan.

“Permasalahan KA jurusan Solo–Wonogiri memang ada peningkatan kecelakaan. Ini terjadi karena ada perubahan image yang dulu kereta berbasis tour dan wisata, sekarang jauh berbeda dengan kecepatan kereta yang lebih cepat,” ujar Nurjayanto, Kamis (4/12/2025).

Menurutnya, kondisi ini diperparah oleh minimnya infrastruktur keselamatan di sejumlah titik perlintasan.

“Ironisnya tidak diimbangi dengan infrastruktur keamanan seperti palang pintu kereta. Banyak penyeberangan yang belum ada palang pintunya, dan palang yang sudah ada pun kekurangan personel penjaga,” jelasnya.

Ia juga menyoroti persoalan tenaga kerja penjaga perlintasan yang sebagian besar berasal dari outsourcing.

Minimnya pembekalan dari PT KAI dinilai ikut mempengaruhi kualitas pengamanan di lapangan.

Baca juga: DPRD Sukoharjo Raih Penghargaan Terbaik I Pengelola JDIH se-Jateng 2025! Bukti Tata Kelola Tertib