DPRD Sukoharjo

Ketua DPRD Sukoharjo Soroti Capaian Setahun Etik–Sapto, Pembangunan Daerah Dinilai Baik

Dalam kurun waktu setahun terakhir, sinergi antara eksekutif dan legislatif terjalin solid, termasuk bersama Forkopimda

TribunSolo.com/Anang Maruf Bagus Yuniar
Ketua DPRD Sukoharjo, Nurjayanto 

Laporan Wartawan TribunSolo.com, Anang Ma'ruf

TRIBUNSOLO.COM, SUKOHARJO - Ketua DPRD Kabupaten Sukoharjo, Nurjayanto mengungkapkan, satu tahun kepemimpinan Bupati Etik Suryani dan Wakil Bupati Eko Sapto Purnomo menunjukkan kemajuan yang relatif sangat baik.

Menurutnya, dalam kurun waktu setahun terakhir, sinergi antara eksekutif dan legislatif terjalin solid, termasuk bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). 

Kolaborasi tersebut dinilai mampu mengakomodasi berbagai aspirasi masyarakat ke dalam visi-misi kepala daerah serta rencana pembangunan jangka menengah dan jangka panjang Kabupaten Sukoharjo.

“Dalam waktu satu tahun pemerintahan Bu Etik dan Mas Sapto ini relatif sangat baik. Bisa bekerja sama dengan legislatif, khususnya DPRD Sukoharjo dan Forkopimda pada umumnya, dalam mengakomodir seluruh aspirasi masyarakat dan ditindaklanjuti dalam visi-misi bupati serta rencana pembangunan daerah,” ujarnya, Jumat (20/2/2026).

Baca juga: Pemangkasan Anggaran Meningkat, DPRD Sukoharjo Ingatkan Jaga Sektor Pendidikan dan Kesehatan

Nurjayanto juga menyoroti tantangan fiskal yang dihadapi daerah, terutama adanya pengurangan Transfer Daerah dari pemerintah pusat. 

Meski demikian, ia menilai kebijakan strategis di Kabupaten Sukoharjo tetap dapat berjalan.

“Biarpun akhir-akhir ini memang ada tekanan pengurangan Transfer Daerah dari pusat, alhamdulillah kebijakan-kebijakan strategis di Sukoharjo masih bisa berjalan. Kami dan seluruh OPD juga ikut melakukan efisiensi, sehingga pemerintahan Bu Etik dan Mas Sapto tetap berjalan baik meski dengan keterbatasan anggaran,” terangnya.

Ia mengakui, beberapa program memang harus mengalami penyesuaian, namun secara umum tetap terakomodasi dengan baik. 

Ke depan, DPRD juga mendorong penguatan program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda), terutama setelah adanya pemberhentian sebagian peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS dari pemerintah pusat.

“Kemarin Jamkesda sudah dianggarkan dan ke depan perlu ditambah. Dengan adanya pemberhentian PBI untuk BPJS, ternyata Jamkesda sangat membantu masyarakat,” jelasnya.

Menurut Nurjayanto, integrasi kebijakan pusat dan provinsi yang kemudian diimplementasikan di tingkat kabupaten menjadi kunci keberhasilan pembangunan daerah. 

Ia optimistis, di bawah kepemimpinan Etik–Sapto, roda pemerintahan, kondusivitas wilayah, keamanan, serta pembangunan di Sukoharjo tetap berjalan baik dan lancar.

Baca juga: DPRD Sukoharjo Ketat Awasi Penonaktifan PBI-JK, Warga Diminta Segera Reaktivasi Jika Terdampak

(*)

Sumber: TribunSolo.com
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
Komentar

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved