Sudah Muncul 3 Kasus di Sragen, Pelaksanaan Program MBG Disebut Harus Dievaluasi

Laporan Wartawan TribunSolo.com, Septiana Ayu Lestari

TRIBUNSOLO.COM, SRAGEN - Sejak dijalankan sejak Februari 2025, sudah ada 3 permasalahan terkait pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang muncul di Kabupaten Sragen.

Terbesar yakni ada ratusan siswa, bahkan termasuk guru dan karyawan di Kecamatan Gemolong mengalami gejala keracunan usai menyantap makanan MBG pada 12 Agustus 2025 lalu.

Sebulan berselang, pada Kamis (11/9/2025), siswa di Kecamatan Masaran mengeluhkan sayur sup yang terasa kecut atau asam.

Lalu, viral di media sosial pekan ini, ada orang tua di Kecamatan Kedawung yang mengunggah foto MBG yang dinilai porsinya tidak sebanding dengan nilai harganya.

Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Sragen, Sugiyamto mengatakan program MBG ini sudah seharusnya dilakukan evaluasi.

Lantaran, permasalahan tidak hanya terjadi di Kabupaten Sragen saja, melainkan juga terjadi di banyak daerah lain.

"Kalau saya program MBG harus dievaluasi, karena bukan hanya di Sragen, beberapa daerah kan banyak yang keracunan, jadi kualitas makanannya kurang bagus," kata Sugiyamto kepada TribunSolo.com, Kamis (18/9/2025).

"Karena kalau satu dapur menghasilkan 3.000 porsi lebih, nanti menjadi banyak kelemahan bagi mereka, karena menyediakan 3.000 porsi membutuhkan waktu yang lama, paling tidak satu dapur menghasilkan 1.000 sampai 1.500 porsi, itu akan menjadi makanan yang sehat," sambung Sugiyamto.

Sugiyamto juga menyinggung soal warung makan yang sudah berdiri bertahun-tahun, namun tidak ditemukan kasus keracunan dan permasalahan lain.

Baca juga: Viral MBG di Sragen Hanya Dapat Telur Secuil, Dapur MBG Karangpelem Kena Sidak Camat dan Muspika

"Contohnya warung, tempat makan, itu kan tidak ada ahli gizinya saja, tidak ada yang keracunan (setelah beroperasi) bertahun-tahun, artinya kan kualitas penyedia yang banyak itu membuat makanan tidak higienis, terlalu banyak masaknya, dan sebagainya," jelas Sugiyamto.

Menurutnya, dalam menjalankan program MBG ini, pihak pengelola harus setidaknya 'kulonuwun' kepada pemerintah daerah setempat, atau dalam hal ini Dinas Pendidikan.

Lantaran, ketika ada kasus, orang tua juga ujung-ujungnya akan menyalahkan sekolah hingga Dinas Pendidikan.

"Kaitanya dengan dapur SPPG, itu juga koordinasi dengan pemerintah daerah, leading sectornya Dinas Pendidikan, Dinas Pendidikan pun kemarin juga kelabakan, kaitannya sekolah mana yang sudah dan yang belum dapat MBG," ujar Sugiyamto.

"Padahal kalau kena masalah, siswa itu kan dibawah naungan Dinas Pendidikan, itulah yang kurang kulonuwum ke Dinas Pendidikan, sehingga sekolah mana yang sudah dan yang belum mendapatkan MBG, Dinas Pendidikan masih mencari tahu, padahal kalau terjadi keracunan, yang pertama disalahkan oleh wali murid itu guru, setelah itu baru kepala sekolah, dan dinas pendidikan," pungkas Sugiyamto.

Baca juga: Viral di Sragen, Orang Tua Keluhkan Porsi MBG yang Dinilai Tak Sesuai Harganya