Perangkat Desa se-Kecamatan Selogiri Geruduk Kompleks Setda Wonogiri, Minta Camat Ini Dicopot

Ringkasan Berita:

• Puluhan perangkat desa se-Kecamatan Selogiri mendatangi Kompleks Sekretariat Daerah (Setda) Wonogiri, Jumat (5/6/2026).
• Mereka menyampaikan berbagai keluhan terkait kepemimpinan Camat Selogiri Fredy Sasono yang dinilai telah menimbulkan ketidaknyamanan di kalangan perangkat desa.
• Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kecamatan Selogiri kompak meminta agar Fredy dicopot dari jabatannya sebagai camat.

Laporan Wartawan TribunSolo, Erlangga Bima

TRIBUNSOLO.COM, WONOGIRI – Puluhan perangkat desa se-Kecamatan Selogiri mendatangi Kompleks Sekretariat Daerah (Setda) Wonogiri, Jumat (5/6/2026).

Mereka menyampaikan berbagai keluhan terkait kepemimpinan Camat Selogiri Fredy Sasono yang dinilai telah menimbulkan ketidaknyamanan di kalangan perangkat desa.

Pantauan di lokasi, dalam rapat koordinasi yang berlangsung di Ruang Girimanik Setda Wonogiri, para perangkat desa yang tergabung dalam Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kecamatan Selogiri kompak meminta agar Fredy dicopot dari jabatannya sebagai camat.

Dalam forum itu, sejumlah keluhan terhadap Camat Selogiri mengemuka.

Pemicu Kemarahan Perangkat Desa

Salah satu yang menjadi sorotan adalah peristiwa saat upacara peringatan Hari Lahir Pancasila pada Senin (1/6/2026) lalu.

Saat itu perangkat desa bertugas sebagai petugas upacara, termasuk pengibar bendera. Saat prosesi berlangsung, terjadi insiden bendera yang sempat terlipat.

Petugas segera melakukan pembenahan. Namun menurut perangkat desa, sebelum upacara selesai, Camat Fredy meminta petugas yang bertanggung jawab untuk melakukan push up.

Tindakan tersebut, oleh perangkat desa dianggap tidak tepat dan membuat petugas merasa dipermalukan di hadapan peserta upacara lainnya.

Tak hanya persoalan itu, perangkat desa juga menyampaikan sejumlah akumulasi keluhan lain. Mereka menilai Camat Fredy kerap menggunakan kata-kata yang tidak pantas, termasuk dalam forum resmi pemerintahan.

Baca juga: Sapi Kurban Lepas dan Nyemplung Parit di Selogiri Wonogiri, Evakuasi Dramatis Berlangsung 3 Jam

Keluhan lainnya muncul saat perangkat desa diminta memaparkan penggunaan APBDes.

Menurut mereka, perangkat yang diminta presentasi ditunjuk secara langsung oleh camat tanpa mempertimbangkan penguasaan materi sehingga yang bersangkutan merasa dipermalukan saat forum berlangsung.

Selain itu, terdapat keberatan terkait pelaksanaan sejumlah kegiatan lintas sektoral yang disebut-sebut lebih banyak dibebankan kepada pemerintah desa.

Berbagai persoalan tersebut membuat hubungan antara perangkat desa dan camat semakin tidak harmonis.

Kondisi itu akhirnya mendorong mereka menyampaikan aspirasi secara langsung kepada Pemerintah Kabupaten Wonogiri.

Ditemui usai rapat, Ketua PPDI Kecamatan Selogiri Gandung Prayitno memilih tidak memberikan penjelasan kepada awak media. Ia meminta wartawan menanyakan hasil pertemuan kepada Sekda Wonogiri.

Tanggapan Pemkab Wonogiri

Menanggapi hal tersebut, Sekda Wonogiri FX Pranata menegaskan bahwa seluruh masukan dari perangkat desa telah diterima dan akan menjadi bahan evaluasi pemerintah daerah.

"Kebijakan Pak Bupati nanti seperti apa nanti menjadi bahan evaluasi atas kinerja," katanya.

Menurut Pranata, ketidakhadiran Camat Selogiri dalam forum tersebut sengaja dilakukan untuk menjaga kondusivitas pertemuan dan menghindari potensi perdebatan.

"Kinerja kan ada ukurannya, nanti bisa diukur untuk dijadikan evaluasi. Kita tidak bicara salah dan benar, tapi nanti perbaikannya seperti apa," papar Sekda.

Baca juga: Asal-usul Desa Singodutan di Selogiri Wonogiri, Namanya Melambangkan Keberanian Lawan Penjajah

Pemkab Wonogiri, kata dia, akan mengkaji lebih lanjut seluruh aduan yang masuk, termasuk kemungkinan adanya pelanggaran administrasi maupun persoalan sikap yang menimbulkan ketidaknyamanan bagi pihak lain.

"Hal-hal ini nanti jadi evaluasi terhadap kebijakan penataan SDM. Belum tentu ada sanksi. Nanti kewenangan Pak Bupati," kata dia.

Pranata menegaskan bahwa seluruh rekomendasi dan masukan dari perangkat desa akan menjadi bahan pertimbangan dalam proses evaluasi. (*)