Imbas Kenaikan Pertamax, Ada Potensi Pembatasan Mobilitas Kendaraaan Dinas Pemkab Boyolali

Ringkasan Berita:

• Kenaikan harga BBM nonsubsidi Pertamax mendorong Pemkab Boyolali melakukan pendataan penggunaan bahan bakar di seluruh OPD.
• Bupati Boyolali Agus Irawan mempertimbangkan pembatasan penggunaan kendaraan dinas berpelat merah sebagai langkah efisiensi anggaran daerah.
• Kendaraan yang digunakan untuk pelayanan masyarakat, seperti armada pengangkut sampah dan layanan publik lainnya, dipastikan tetap beroperasi dan menjadi prioritas.

Laporan Wartawan TribunSolo.com, Tri Widodo

TRIBUNSOLO.COM, BOYOLALI – Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi jenis Pertamax mendapat perhatian dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Boyolali.

Menyikapi kondisi tersebut, Pemkab Boyolali berencana melakukan pendataan penggunaan BBM di seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) dan mempertimbangkan pembatasan penggunaan kendaraan dinas sebagai langkah efisiensi anggaran.

Bupati Boyolali, Agus Irawan, mengatakan pihaknya akan berkoordinasi dengan Sekretaris Daerah (Sekda) dan jajaran OPD untuk menentukan kebijakan yang tepat terkait penggunaan BBM di lingkungan pemerintah daerah.

"Untuk penggunaannya di Pemerintah Kabupaten Boyolali di kedinasan nanti akan kita data juga tentunya. Nanti juga kita akan koordinasi dengan Pak Sekda, dengan jajaran, langkah-langkahnya seperti apa," kata Agus Irawan, Jumat (12/6/2026).

Pemkab Boyolali Pertimbangkan Pembatasan Kendaraan Dinas

Menurut Agus, kenaikan harga Pertamax perlu direspons dengan langkah penghematan, terutama dalam penggunaan kendaraan operasional milik pemerintah daerah.

Ia mengungkapkan, pembatasan penggunaan kendaraan dinas berpotensi diterapkan sebagai bagian dari upaya efisiensi keuangan yang saat ini dijalankan pemerintah.

"Karena kita tahu juga dengan situasi ataupun keuangan kita yang memang harus efisiensi semuanya. Tentunya nanti kalau tidak ada kegiatan-kegiatan yang benar-benar penting sekali, pasti akan ada pembatasan-pembatasannya juga," ujarnya.

Saat ini, Pemkab Boyolali memiliki 36 OPD yang masing-masing menggunakan kendaraan operasional berpelat merah.

Karena itu, pengaturan penggunaan kendaraan dinas dinilai perlu dilakukan agar pengeluaran bahan bakar dapat lebih terkendali.

"Kedinasan kita 36. Semuanya juga ada mobil pelat merah milik pemerintah kabupaten, jadi nanti kita akan atur juga penggunaannya," jelasnya.

Baca juga: Pusingnya Emak-emak di Boyolali, Belum Selesai Kenaikan Dolar Kini Harga BBM Non Subsidi Melonjak

Layanan Publik Tetap Jadi Prioritas

Meski mempertimbangkan pembatasan kendaraan dinas, Agus memastikan armada yang berkaitan langsung dengan pelayanan masyarakat tetap menjadi prioritas dan tidak akan terdampak kebijakan tersebut.

"Kalau yang untuk pelayanan-pelayanan tentu akan kita dorong semuanya. Yang sifatnya untuk pelayanan, seperti pengambilan sampah warga dan sekitarnya, pasti akan kita dorong semuanya," katanya.

Bupati Boyolali menegaskan, kebijakan yang akan diterapkan masih menunggu hasil koordinasi lebih lanjut bersama Sekda dan jajaran OPD terkait.

"Nanti kita koordinasi dulu dengan Pak Sekda," tandasnya.

(*)