Survei Integritas Kota Solo Jeblok, ASN Terancam Potong Gaji: TPP Tak Cair

Laporan Wartawan TribunSolo.com, Ahmad Syarifudin

TRIBUNSOLO.COM, SOLO - Survei Penilaian Integritas Kota Solo merosot dari 81,28 menjadi 76,55 pada tahun 2024 atau masuk kategori kuning (waspada).

Wali Kota Solo Respati Ardi pun berusaha mendongkrak kinerja pegawainya dengan memberlakukan sanksi memotong Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) jika kinerjanya buruk.

“Kita buat sistem lagi setiap sebulan sekali kita buat sistem monev terkait serapan anggaran, aduan, dan kinerja. Kalau kinerjanya buruk TPP bisa tidak keluar,” ungkapnya.

Dari 36 kabupaten/kota di Jawa Tengah, Solo ada di posisi 19.

Adapun SPI diukur dari penilaian internal, eksternal, dan ahli.

Dalam indeks ini terdapat tiga kategori Hijau (Terjaga: 78,00–100), Kuning (Waspada: 73,00–77,99), dan Merah (Rentan: kurang dari 72,99).

Ia mengakui skor paling buruk dalam penilaian ini dari aspek internal.

Baca juga: Viral Video Wali Kota Solo Respati Ardi Minta Warga yang Tak Pernah Srawung Dilaporkan ke RT

Sedangkan eksternal terbilang cukup baik.

“Jeleknya di internal. Di eksternal masyarakat sudah puas. Di internal antar OPD banyak yang tidak puas. Ini menjadi challenge baru,” terangnya.

Ia pun memastikan pemberlakuan sanksi ini bisa segera diberlakukan.

Respati akan melakukan evaluasi setiap bulan untuk mengukur kinerja bawahannya.

“Ini lagi dibuat SK yang terbaru. Supaya berjalannya ini kan anggaran baru keluar ini September-Desember mulai udah ada sistem yang kinerjanya jelek TPP tidak cair,” ungkapnya.

Ia juga berupaya mendeteksi adanya berbagai bentuk penyelewengan dalam menjalankan program.

Salah satunya dengan membuka aduan khusus Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Solo.

“Aku juga membuka sistem justice collaborator sistem aduan pribadi setiap Senin jam 19.00-21.00 khusus ASN. Dari sisi staf, TKPK, eselon 2-4,” kata Respati.

Ia ingin agar pemerintahan dijalankan dengan menjaga integritas.

Setiap pegawai bisa melaporkan dugaan penyelewengan langsung ke wali kota tanpa takut ditegur atasan.

“Ketika dia mengetahui sistem yang tidak benar bisa lapor ke saya. Karena takut, birokrasi, ditegur atasan di luar jam kerja. Jangan ngasih surat kaleng terus kita buktikan jadi fair. Kita juga membuka whistle blower system,” jelasnya. (*)