Kisah SD Muhammadiyah 1 Ketelan Solo Tolak MBG, Punya Kantin Sehat Sejak 2015, Berizin Standar Ketat

Laporan Wartawan TribunSolo.com, Ahmad Syarifudin

TRIBUNSOLO.COM, SOLO - SD Muhammadiyah 1 Ketelan Solo telah memiliki program kantin sehat sejak 2015.

Dengan sistem dapur yang terstandar dan sertifikasi lengkap, sekolah ini memutuskan tidak ikut serta dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) karena alasan keamanan.

Seperti diketahui, SD Muhammadiyah 1 Ketelan Solo menegaskan penolakannya terhadap program MBG dari pemerintah. 

Penolakan ini didasari oleh kekhawatiran orang tua siswa terhadap potensi risiko keracunan makanan, meski sekolah tersebut telah memiliki sistem kantin sehat yang berjalan sejak 2015.

“Karena pada kenyataannya melihat kondisi di lapangan sekarang ini banyak wali siswa merasa khawatir cemas kalau anak-anaknya mengalami kejadian serupa,” ujar Kepala SD Muhammadiyah 1 Ketelan, Sri Sayekti, saat ditemui Senin (29/9/2025).

Menurut Sri Sayekti, kantin sekolah telah beroperasi dengan standar keamanan pangan yang ketat dan telah mengantongi berbagai perizinan resmi.

Di antaranya Nomor Induk Berusaha (NIB), sertifikat halal, Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi (SLHS), serta Sertifikat Kompetensi Penjamah Pangan (SKPP).

“Untuk menjamin keamanan pangan di dapur kami sudah ada SOP baku yang kami harus dijalankan seluruh pemangku kepentingan di dapur sejak penerimaan barang, pengelolaan, pendistribusian, sampai membersihkan dapur kembali. Kantin kami punya nomor izin berusaha beresiko, sertifikat halal, sertifikat laik hygiene, sertifikat bagi penjamah makan kami siapkan. Bukan karena ada program ini. Sejak dulu sertifikat itu bagian dari membangun ekosistem kantin sekolah,” jelas Sri Sayekti.

Setiap hari, proses penyediaan makanan dimulai pukul 06.00 hingga 11.00.

Setelah itu, makanan didistribusikan ke depan kelas masing-masing, dan siswa mengambilnya menggunakan alat makan pribadi.

“Pegawai kami hadir 05.30 kemudian menyiapkan diri. 06.00 proses menyiapkan makanannya. Jam 11.00 makanan sudah tersedia di depan kelas masing-masing. Jam 12.00 makan sesuai dengan SOP yang sudah ditetapkan, ambil alat makan, berdoa, makan, selesai cuci piringnya kembali. Setelah itu sholat dzuhur,” tutur Sri Sayekti.

Siswa juga dilatih untuk bertanggung jawab atas alat makan masing-masing sebagai bagian dari pembelajaran kemandirian.

“Anak-anak bertanggung jawab alat makannya. Kalau nggak hati-hati bisa jatuh pecah. Pemilihan piring menjadi salah satu pertimbangan kami. Kalau terjadi insiden kami tukar di dapur sudah ada,” terang Sri Sayekti.

Sri Sayekti menegaskan, program kantin sehat ini merupakan bagian dari strategi sekolah untuk menjaga kesehatan siswa, agar proses pembelajaran berjalan optimal.

“Core bisnis sekolah adalah pembelajaran. Kantin sebagai salah satu pilar usaha kesehatan sekolah mendukung pembelajaran. Dengan anak yang sehat kegiatan pembelajaran bisa berjalan dengan baik. Prestasi baik akademik maupun non-akademik bisa tercapai,” pungkasnya.

Sebelumnya, SD Muhammadiyah 1 Ketelan Solo secara terbuka menolak tawaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diajukan oleh salah satu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kota Bengawan.

Penolakan tersebut tidak hanya datang dari pihak sekolah, tetapi juga mendapat dukungan penuh dari para wali murid.

Mereka kompak menyatakan ketidaksepakatannya saat sekolah ditawarkan menjadi penerima program MBG.

Dinas Pendidikan Kota Solo pun memutuskan untuk menunda pelaksanaan program MBG di SD Muhammadiyah 1 Ketelan, sambil menunggu hasil evaluasi dan koordinasi lebih lanjut.

Baca juga: 17 Dapur Makan Gratis Beroperasi di Solo, Baru 1 Kantongi Sertifikat Laik Higienis Sanitasi

Sementara, pelaksanaan program MBG menuai sorotan besar.

Seperti diketahui, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S Deyang membuka opsi memperkarakan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG terbukti lalai dalam menyajikan menu Makan Bergizi Gratis (MBG) sehingga menyebabkan keracunan penerima MBG.

Keracunan MBG kembali terjadi.

Kali ini menimpa belasan siswa di Kecamatan Tapalang, Mamuju, Sulawesi Barat, yang diduga kuat disebabkan oleh saus kedaluwarsa yang dicampur dalam menu Makanan Bergizi Gratis (MBG).

Terkait hal ini, Nanik memastikan bahwa penghentian operasional dapur SPPG adalah bagian dari evaluasi BGN.

Dia bilang, tidak hanya kasus di Sulbar saja, penghentian operasional sementara dapur SPPG juga dilakukan di semua dapur SPPG yang terindikasi menimbulkan masalah.

Penghentian itu dilakukan hingga investigasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan Dinas Kesehatan selesai dilakukan.

Untuk mengantisipasi kasus serupa berulang terjadi, BGN mengimbau agar dapur-dapur SPPG memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) yang dikeluarkan dari dinas kesehatan setempat.

(*)