Warga Kelurahan Kediaman Gibran di Solo Protes Pendirian SPPG

Laporan Wartawan TribunSolo.com, Andreas Chris Febrianto 

TRIBUNSOLO.COM, SOLO - Sejumlah perwakilan warga RW 10 Kelurahan Sumber Kecamatan Banjarsari Kota Solo mengikuti audiensi dengan pengelola Satuan Pelayanan Penyedia Gizi (SPPG) Pajajaran Utara III Sumber di kantor Kelurahan pada Selasa (14/10/2025) sore.

Ini merupakan kali ketiga pertemuan antara pihak SPPG dengan warga kampung yang difasilitasi oleh pemerintah setempat termasuk Satgas Percepatan MBG Pemkot Kota Solo.

Sebagai informasi, warga yang melakukan protes ini, berada satu kelurahan dengan kediaman Wapres RI, Gibran Rakabuming, di Solo.

Perwakilan Satgas Percepatan SPPG Pemkot Solo, Winarno menerangkan bahwa duduk masalah protes yang dilakukan warga atas pembangunan dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) di sana tak lain adalah belum adanya sosialisasi kepada warga sekitar dari pihak SPPG.

"Duduk masalahnya itu ya memang faktor kulonuwun ya, jadi kendalanya di situ. Jadi warga merasa keberatan kok dapur itu berdiri di tengah-tengah lingkungan kampung dan dapurnya berdekatan dengan rumah warga. Cuma kita sebagai satgas hanya bisa memediasi tidak bisa mengambil keputusan," jelas Winarno saat ditemui usai audiensi di Kantor Kelurahan Sumber, Selasa (14/10/2025) sore.

Winarno menambahkan bahwa pihaknya juga sempat sidak ke lokasi yang berada di jalan Pajajaran Utara III nomor 46, pihaknya juga menyarankan agar pihak SPPG segera berkomunikasi dengan warga untuk bisa mencari solusi dan pembangunan dapur MBG bisa kembali dilanjutkan.

Baca juga: Dugaan Keracunan MBG di Karanganyar, SPPG Penyedia Menu Belum Miliki SLHS

"Kemarin waktu kita sidak dengan wakil ketua Satgas dan Satpol PP serta teman-teman wilayah, kita menyarankan agar pembangunan dihentikan sementara sambil menunggu proses ini," lanjutnya.

Disinggung terkait apakah warga menuntut penghentian pembangunan SPPG. Winarno tegas membantah, ia menerangkan bahwa sebenarnya apabila ada sosialisasi kepada warga sebelum pembangunan SPPG maka insiden seperti ini tidak akan terjadi.

"Kalau proses dari awal baik-baik mungkin lanjut, tidak (menolak). Iya kulonuwun dulu, karena tahu-tahu menemukan titik di situ. Kan proses di BGN dan Pemkot tidak tahu. Kami sebagai satgas sebelum proses pendirian dapur biasanya ada konsultasi, nah ini juga tidak ada konsultasi ke kita," urai Winarno.

Tak hanya protes atas pembangunan yang dinilai mendadak, warga juga disebut Winarno mempertanyakan sejumlah izin yang diduga belum dipenuhi oleh pihak SPPG seperti Izin Pendirian Bangunan Gedung (IPBG), AMDAL Lalu Lintas, dan Sanitasi.

Atas insiden tersebut, Winarno berharap agar pihak SPPG yang berada di bawah yayasan Nusantara Bumi Pertiwi Indonesia bisa memenuhi perizinan yang ada meski perizinan tersebut tidak masuk dalam syarat pembangunan dapur MBG yang tercantum di Badan Gizi Nasional (BGN).

"Mudah-mudahan baik dari masyarakat dan mitra serta yayasan bisa menemukan titik temu, semoga secepatnya bisa terpenuhi (izinnya)," imbuh dia.

Winarno juga menambahkan bahwa munculnya masalah protes warga terhadap pembangunan SPPG baru pertama kali terjadi di Kota Solo.

"Iya selama ini sebelum SPPG berdiri selalu konsultasi ke kita dan tahu-tahu berdiri dan ada masalah," pungkasnya. (*)