Tedjowulan: Dana Hibah Keraton Solo Harus Lewat Bendahara Bebadan, Bukan Personal Sinuhun

Ringkasan Berita:

• Maha Menteri Tedjowulan meminta pemerintah menghentikan pencairan dana hibah langsung ke Sinuhun PB XIV dan mewajibkan penyaluran melalui Bendahara Bebadan Keraton.
• Dualisme suksesi PB XIV dinilai wajar memicu penundaan atau pembekuan dana hibah pemerintah.
• Ia berharap konflik internal tidak mengganggu revitalisasi Panggung Songgobuwono dan Museum Keraton.

Laporan Wartawan TribunSolo.com, Ahmad Syarifudin

TRIBUNSOLO.COM, SOLO - Kisruh Suksesi Keraton Solo kini semakin merembet. 

Kini pihak Maha Menteri Keraton Kasunanan Surakarta KG Panembahan Agung Tedjowulan angkat bicara. 

Melalui juru bicaranya, KP Pakoenegoro, mereka meminta pencairan dana hibah ke Keraton Solo tidak langsung diberikan kepada Sinuhun Pakubuwono XIV.  

Menurutnya, pencairan dana harus melalui bebadan dengan proses yang akuntabel.

"Pesan dari Maha Menteri Tedjowulan, dana masuk dari mana pun jangan lagi diterima langsung oleh Sinuhun. Stop! Harus lewat Bendahara Bebadan Keraton. Itu dana bukan untuk personal, melainkan untuk keraton," tegas Pakoenegoro melalui keterangan tertulis, Senin (24/11/2025).

Seperti diketahui, menjelang pemakaman Sinuhun Pakubuwono XIII muncul dua versi mengenai penerus tahta yang akan melanjutkan kepemimpinan Keraton Kasunanan Surakarta, Rabu (5/11/2025).

Baca juga: Pagar Pesanggrahan Keraton Solo di Klaten Dibongkar untuk KDMP, Pemerhati Sejarah Menyayangkan

KGPAA Hamangkunegoro menyatakan dirinya telah berdiri sebagai Pakubuwono XIV di depan jenazah ayahnya sebelum diberangkatkan.

Beberapa hari kemudian, Lembaga Dewan Adat (LDA) menobatkan KGPH Hangabehi menjadi Pakubuwono XIV penerus tahta Keraton Solo, Kamis (13/11/2025) di Sasana Handrawina.

Dukung Pemerintah Menunda

Menurut KP Pakoenegoro, kondisi ini wajar membuat pemerintah menunda pencairan dana, bahkan memungkinkan pembekuan dana akibat perselisihan mengenai penerus tahta.

"Sejak awal, saya sudah mengingatkan semua pihak di Keraton Surakarta untuk menahan diri, menghormati masa berkabung 40 hari, dan mengutamakan kerukunan. Jika tidak mau rukun dan tidak bisa dirukunkan, wajar saja jika pemerintah membekukan dana hibah untuk keraton," tegasnya.

Saat ini Panggung Songgobuwono sedang menjalani proses revitalisasi, sementara Museum Keraton juga masuk prioritas revitalisasi.

"Keraton Surakarta sedang mendapat perhatian khusus dari pemerintah pusat. Kita sedang membangun ulang dan menata keraton sebagai cagar budaya yang sangat penting bagi peradaban kebudayaan di Indonesia," tuturnya.

Ia berharap perseteruan yang terjadi tidak menghambat dua proyek tersebut sehingga cagar budaya Keraton tetap dapat dilestarikan.

“Semoga tetap dan terus berjalan lancar tanpa halangan,” tutup KP Pakoenegoro. (*)