Usulan Hemat BBM, Fraksi PDIP DPRD Solo Minta Mobil Dinas Dikandangkan di Luar Jam Kerja

Ia menambahkan, fasilitas pemerintah sudah memadai untuk mendukung kebijakan tersebut.

Jika kantor tidak mencukupi, Balai Kota Solo bisa menjadi alternatif tempat parkir kendaraan dinas.

“Semua harus stand by di kantor. Kalau kantor nggak punya garasi taruh balai kota. Kalau mau membuat kebijakan seperti itu,” jelasnya.

Efisiensi Anggaran untuk Kepentingan Masyarakat

Honda menilai, penghematan dari sektor operasional kendaraan dinas dapat dialihkan untuk kebutuhan masyarakat yang lebih luas.

Karena itu, ia mendorong keberanian pemerintah dalam mengambil kebijakan efisiensi.

“Untuk menghemat sebuah anggaran yang mana berdampak terhadap kebutuhan kepentingan masyarakat yang lain. Kalau berani memangkas 50 persen dan berani membuat kebijakan semua mobil operasional harus sudah di kantor setelah operasional selesai,” ujarnya.

Namun, ia kembali menegaskan bahwa kebijakan tersebut tidak berlaku mutlak untuk semua pejabat.

Kendaraan dinas yang melekat pada pejabat tertentu seperti Wali Kota, Sekda, dan kepala dinas dapat dikecualikan.

“Kecuali pejabat tertentu seperti Wali Kota, Sekda, Kepala Dinas, monggo,” pungkasnya.

(*)