Mendagri Tegaskan Tak Akan Tindaklanjuti Vonis Bawaslu Jateng Atas Ganjar Pranowo

"Termasuk Pak Anies (Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan) juga sama, dia sudah mengajukan izin dulu, clear saya kira," ujar Tjahjo.

• Gerindra Sebut Jateng Bukan Kandang Banteng, Ganjar Pranowo: Yo Ben!

"Sehingga kalau Bawaslu punya pertimbangan etika silahkan itu kan kewenangan Bawaslu."

"Tapi dari Kemendagri itu clear semua," tambah dia.

Diberitakan TribunSolo.com, Bawaslu Jateng sebelumnya menyerahkan penanganan pelanggaran netralitas yang dilakukan oleh Gubernur Jateng Ganjar Pranowo dan 31 kepala daerah kepada Kemendagri.

Surat rekomendasi terkait pelanggaran etika tersebut telah dikirim ke Kemendagri pada Senin (25/2/2019) siang.

• Bawaslu Coret Politisi Gerindra Gunungkidul Yogyakarta dari DCT, Ini Penyebabnya

Koordinator Divisi Humas dan Antarlembaga Bawaslu Jateng, Rofiuddin, mengatakan, aturan yang dilanggar bukan aturan kampanye.

Melainkan, netralitas sebagai kepala daerah sebagaimana Pasal 1 angka (3) dan Pasal 61 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Bawaslu menemukan pernyataan dalam rekaman video bahwa deklarasi Ganjar dan puluhan kepala daerah itu masih menyebut jabatan para kepala daerah yang ikut serta.

Hal itu tidak sesuai dengan ketentuan dalam UU Pemda.

"Kutipan sebagaimana dalam video rekaman acara, 'Ya sekarang saya dengan para kepala daerah, bupati/wakil bupati, dan wali kota/wakil wali kota se-Jawa Tengah yang mendukung Pak Jokowi-Amin Ma'ruf, hari ini kita sepakat untuk mendukung Pak Jokowi-Amin Ma'ruf', poin intinya di situ," ujar Rofiuddin. (Kompas.com/Ihsanuddin)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul Mendagri Pastikan Tak Akan Tindak Lanjuti Vonis Bawaslu Atas Ganjar dkk