Ojol Maxim Terancam Diblokir
Aplikasi Terancam Diblokir Kominfo, Bagaimana Nasib Driver Maxim di Solo? Ini Penjelasan Manajemen
Penyedia aplikasi ojek online asal Rusia, Maxim membenarkan telah menerima surat peringatan yang dilayangkan Kementerian Kominfo.
Penulis: Adi Surya Samodra | Editor: Asep Abdullah Rowi
lihat foto
Laporan Wartawan TribunSolo.com, Adi Surya Samodra
TRIBUNSOLO.COM, SOLO - Penyedia aplikasi ojek online asal Rusia, Maxim membenarkan telah menerima surat peringatan yang dilayangkan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo).
Hal itu disampaikan Public Relation Specialist Maxim, Havara Evidanika ZF.
"Betul, kami telah menerima surat tersebut," ujar Havara kepada TribunSolo.com, Kamis (23/1/2020).
Ia menambahkan Maxim kini telah menyesuaikan tarif sesuai dengan regulasi yang ada per tanggal 22 Januari 2020.
"Kami telah menyesuaikan tarif di tanggal 22 Januari 2020 di seluruh wilayah Maxim beroperasi, yakni di 24 cabang kami di Indonesia," tutur Havara.
Di antaranya cabang Maxim di Kota Solo.
"Kami berusaha untuk patuh dan tidak melanggar ketentuan waktu yang telah diberikan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika," imbuhnya membeberkan.
• Kominfo Ancang-ancang Blokir Aplikasi Ojek Online Maxim
• Inilah Perbedaan Maxim Dibanding Grab dan Gojek, Penderekan Mobil hingga Starter Aki
Havara menyampaikan Indonesia merupakan satu-satunya negara dimana layanan Maxim dihadapkan dengan peraturan tarif pemerintah.
"Di negara lain, tarif diatur oleh pasar sehingga ada keseimbangan antara keinginan pengemudi untuk memperoleh pendapatan dan kesanggupan dari masyarakat," terang dia.
• Mengenal Maxim, Pesaing Baru Gojek dan Grab yang Disorot Karena Tarif Murah
• Seusai Didemo Driver Gojek dan Grab di Solo, Maxim Kirim Surat Terbuka untuk Presiden Jokowi
"Meskipun demikian, kami akan mematuhi peraturan yang berlaku, tetapi kami juga akan tetap melanjutkan pembahasan mengenai tarif dengan perwakilan Kementerian," tambahnya.
Pembahasan tersebut dilakukan karena batas tarif yang ditetapkan saat ini masih terlampau tinggi.
"Kami masih mempertimbangkan bahwa tarif yang ditetapkan saat ini masih terlalu tinggi, dan kami akan mencoba untuk melakukan komunikasi kembali terkait tarif dengan Kemenhub," ucap Havara. (*)
