Pilkada Sukoharjo 2020

Diskusi dengan Pemkab Sukoharjo, Bawaslu: Agak Ramai saat Bahas Pasal Pemilihan Bupati

Bawaslu Sukoharjo memenuhi panggilan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sukoharjo, Selasa (25/2/2020).

Diskusi dengan Pemkab Sukoharjo, Bawaslu: Agak Ramai saat Bahas Pasal Pemilihan Bupati
TRIBUNSOLO.COM/AGIL TRI
Bupati Sukoharjo, Wardoyo Wijaya, saat memimpin diskusi dengan Bawaslu Sukoharjo di Ruang Rapat Bupati Sukoharjo, Selasa (25/2/2020). 

Laporan Wartawan TribunSolo.com, Agil Tri

TRIBUNSOLO.COM, SUKOHARJO - Bawaslu Sukoharjo memenuhi panggilan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sukoharjo, Selasa (25/2/2020).

Dalam pertemuan tersebut, Bawaslu dan Pemkab Sukoharjo membahas dasar pemanggilan 5 ASN oleh Bawaslu Sukoharjo.

Dan juga Bawaslu dan Pemkab Sukoharjo menyamakan persepsi terkait regulasi Pilkada.

5 ASN Dipanggil, Pemkab Sukoharjo Ganti Panggil Bawaslu Sukoharjo

Komisioner Bawaslu Sukoharjo Divisi Data Hukum dan Informasi, Muladi Wibowo mengatakan, regulasi yang mengatur pengawasan netralitas ASN sesuai dengan Perbawaslu Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Netralitas ASN, TNI, dan Polri.

"Tadi dari Pemkab memaparkan kajian hukum menerut Pemkab."

"Tapi ada aturan lain yang tidak tertulis terkait prosedur kerja Bawaslu, dan MoU antara KASN, Bawaslu, Badan Kepegawaian Negara, dan Kemendagri yang perlu dicermati," katanya.

Buntut Anggota Ditangkap Polres Sukoharjo, Pimpinan Pusat Sardulo Seto Ungkap Kegiatan di Padepokan

Dijabarkan Muladi, pijakan hukum yang digunakan antara lain UU nomor 10 tahun 2016 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota.

Khususnya padal 71 dan 188.

UU nomor 5 tahun 2015 tentang ASN, pasal 2,3,4,5,9,66 dan 86. PP nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin PNS pasal 1, 3 dan 4.

Halaman
12
Penulis: Agil Tri
Editor: Noorchasanah Anastasia Wulandari
Sumber: TribunSolo.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved