Dampak Virus Corona, Pemkab Sukoharjo Bebaskan Pajak Hotel dan Restoran Selama 2 Bulan 

Lapaoran Wartawan TribunSolo.com, Agul Tri 

TRIBUNSOLO.COM, SUKOHARJO – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sukoharjo merespon surat dari Perhinpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Sukoharjo.

Hal ini menjawab keresahan pengusaha hotel dan restoran dari lesunya bisnis pariwisata akibat dampak wabah corona.

Menurut ketua gugus tugas Covid-19 Kabupaten Sukoharjo, Agus Santosa, Pemkab Sukoharjo akan membebaskan pajak hotel dan restoran selama dua bulan. 

“Pajak hotel dan restoran akan di bebeaskan pada bulan April dan Mei,” kata Agus, Selasa (7/4/2020). 

Akibat dari program ini, Pemkab Sukoharjo akan kekurangan mendapatkan PAD sebesar Rp 10 milyar. 

• Corona Hantam Sukoharjo Makin Dalam, 685 Orang Terima PHK Jelang Bulan Ramadan

• Akibat Corona, Sebanyak 685 Pekerja di Sukoharjo Terkena PHK, Kebanyakan dari Perusahaan Furniture

Sementara untuk pajak PBB akan ditunda selama masa pandemi Covid-19 ini. 

“Untuk pajak air, masih dibicarakan dengan PDAM Sukoharjo,” imbuhnya.

Bupati Sukoharjo, Wardoyo Wijaya menambahkan, Pemkab Sukoharjo memahami kondisi tersebut. 

"Kami menyadari dampak ekonomi yang ditimbulkan oleh wabah covid 19 ini.”

“Karena itu, salah satu kebijakan yang kami ambil adalah pembebasan pajak selama dua bulan ke depan,” tegas bupati.

Wardoyo mengatakan, jika secara nasional dinyatakan masa tanggap darurat covid-19 ini berlanjut, pihaknya akan merevisi kembali kebijakan tersebut.

Namun demikian, khusus untuk permintaan mengenai pajak air bukan menjadi ranah Pemkab, karena hal itu sudah menjadi ranah provinsi.

“Silahkan untuk yang air, komunikasi sama Pemprov Jateng, kalau di Pemkab relaksasi pajak tadi,” kata Wardoyo.

Keputusan tersebut tentu saja disambut baik PHRI, karena tanpa ada keringanan dari Pemkab Sukoharjo, bisnis hotel dan restoran dapat bertahan.