Klaten Bersinar
Selamat Datang di Klaten Bersinar

Demokrat Solo Kritik Tindakan Puan Maharani Matikan Mikrofon : Tak Etis, Itu Bentuk Sabotase

"Tidak etis di kala anggota dewan menyampaikan interupsi, menyampaikan pendapat dalam sidang paripurna," kata Supriyanto

Penulis: Adi Surya Samodra | Editor: Ilham Oktafian
kompas.com
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto (kedua kanan) menyerahkan berkas pendapat akhir pemerintah kepada Ketua DPR Puan Maharani (kedua kiri) saat pembahasan tingkat II RUU Cipta Kerja pada Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (5/10/2020). Dalam rapat paripurna tersebut Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja disahkan menjadi Undang-Undang.(ANTARA FOTO/HAFIDZ MUBARAK A) 

"Sidang paripurna itu merupakan forum seluruh partai. Barangnya juga sudah jadi. Kemudian tiba - tiba ingin menunjukkan power, seolah-olah ingin berpihak," tutur dia.

"Jangan-jangan itu bagian kamuflase politik ingin menunjukkan bahwa dia jauh lebih responsif," tambahnya.

UU Omnibus Law Disahkan DPR, Tak Ada Demo Buruh di Kampung Halaman Jokowi, Ini Alasan Serikat Buruh

Serikut Buruh di Karanganyar Dikumpulkan Pasca Beredar Kabar Demo di Jakarta Sikapi RUU Cipta Kerja

Padahal lanjut dia, kekuatan politik kedua partai oposisi dinilai Agus sangat dinanti publik sejak awal pembahasan.

"Itu bisa dilakukan dengan memanfaatkan aspirasi publik dan melakukan kajian atas hal itu," jelasnya.

Bahkan menurut dia, interupsi yang dilakukan dirasa hanya untuk mencuri momen pengesahan RUU Cipta Kerja.

"Seolah-olah ingin menjadi pahlawan di tengah kondisi seperti itu. Padahal namanya RUU kalau tidak disepakati mayoritas tidak akan disahkan menjadi Undang-Undang," katanya.

Penolakan PKS dan Demokrat dirasa kurang kentara sejak pembahasan hingga menjelang pengesahan dalam paripurna DPR RI.

Disamping itu, Agus juga menyayangkan aksi yang dilakukan Puan ketika sidang paripurna.

"Kalau dari sisi etika saat memimpin sidang Puan juga tidak pas," terang dia.

"Apapun yang terjadi pendapat yang berbeda harus diberi ruang untuk berbicara. Tidak harus mematikan microfon itukan secara etis tidak elok di lihat publik," imbuhnya.

Agus mengatakan seharusnya Puan memberikan ruang kepada politikus Demokrat untuk menyampaikan aspirasinya.

"Biar orang menyampaiakn pendapat diberi ruang. Persoalan nanti menjadi pahlawan di tengah pengesahan, biar publik yang menilai," kata dia.

"Dalam demokrasi semua orang berhak diberi ruang berbicara tidak kemudian dipotong, sehingga tidak nyaman. Makanya menyebabkan Partai Demokrat walk out," tandasnya. (*)

Sumber: TribunSolo.com
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved