Berita Solo Terbaru
Kampung Presiden di Solo Sepi & Sunyi Tak Ada Demo saat Momen Setahun Jokowi-Amin, Ini Alasannya
Koordinator Aksi BEM Solo Raya, Dzikri mengaku masih mengadakan rapat untuk membahas penolakan UU Cipta Kerja.
Penulis: Ilham Oktafian | Editor: Asep Abdullah Rowi
lihat foto
Pada akhirnya, pemerintah dan DPR kompak mengabaikan suara publik dalam proses pembentukan undang-undang.
Baca juga: Kasus Covid-19 Masih Bertambah, Jokowi Minta Jajarannya Terus Meningkatkan Angka Kesembuhan
Baca juga: Satu Suara dengan Jokowi, Menko PMK Muhadjir : Tak Puas UU Cipta Kerja, Bisa Judicial Review ke MK
Ia pun mendorong agar DPR memprioritaskan produk legislasi yang memang betul-betul dibutuhkan dan diinginkan masyarakat.
"Mereka bisa membuat, misalnya, ALMA, aspirative legislation making act. Itu harus dibuat, jadi jelas bahwa mereka memiliki komitmen yang bagus, membuat UU yang aspiratif sehingga masyarakat melihat iktikad baik," ujar Asep.
Selain itu, Asep mengingatkan bahwa target ekonomi bukan segalanya.
Menurut dia, Presiden tidak perlu terus-terusan bicara soal ekonomi atau investasi yang justru dapat menimbulkan kecurigaan dari masyarakat.
Ia mengatakan, saat ini yang perlu dibangun pemerintah adalah kepercayaan publik.
"Bangun kepercayaan publik, jadi jangan selalu bicara ekonomi atau investasi terhambat. Orang akan berpikir bahwa pemerintah bisa diarahkan kepentingan asing atau investor, bukan atas kepentingan rakyat," ucap Asep.
"Jadi ubah dengan mengatakan bahwa pemerintah tidak dalam posisi ditekan siapapun dan tidak mengarah pada kepentingan investor atau asing," tuturnya. (*)
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Setahun Jokowi-Ma'ruf, Pemerintah Diminta Lebih Mendengar Suara Rakyat".
