Setahun Jokowi-Ma'ruf, Ekonom Univet Sukoharjo : Utang Kian Bertambah untuk Penanganan Covid-19

Laporan Wartawan TribunSolo.com, Agil Tri

TRIBUNSOLO.COM, SUKOHARJO - Masa pemerintah satu tahun Presiden Joko Widodo - Ma'ruf Amin diuji dengan pandemi Covid-19.

Pandemi Covid-19 ini berdampak pada aspek kesehatan, ekonomi, maupun sosial.

Ekonom Universitas Veteran Bangun Nusantara (Univet Bantara) Sukoharjo, Sri Wahyu Astutiningsih mengatakan, dampak ekonomi yang dirasakan Indonesia luar biasa.

Kondisi inilah yang membuat utang Indonesia mengalami kenaikan.

Baca juga: Alasan Buruh Solo Tak Gelar Aksi Setahun Jokowi-Amin : Tak Ingin Terjebak Situasi Mempersulit Buruh

Baca juga: Alasan Buruh Solo Tak Gelar Aksi Setahun Jokowi-Amin : Tak Ingin Terjebak Situasi Mempersulit Buruh

"Hutang Indonesia memang ada peningkatan, tetapi hal ini dilakukan untuk menutup terkait dampak pandemi ini," katanya kepada TribunSolo.com, Selasa (20/10/2020).

Meski ada kenaikan utang pemerintah, Sri Wahyu yang juga Dekan Fakultas Ekonomi itu melihat hal tersebut tidak begitu mempengaruhi pemerintahan Jokowi-Ma'ruf.

Dari pengamatannya, empat bulan pertama masa pemerintahan Jokowi - Ma'ruf, atau sebelum adanya Covid-19, ada peningkatan ekonomi.

Dari data di dewan pengupahan, sebelum virus Corona melanda, terdapat peningkatan kesejahteraan masyarakat dan angka kemiskinan menurun.

Ia mengatakan, pemerintahan Jokowi-Ma'ruf yang genap satu tahun ini merupakan program lanjutan pemerintahan Jokowi pada periode pertama menjabat.

Selama kepemimpinannya itu, menurut Sri Wahyu Astutiningsih terdapat pencapaian, salah satunya dengan pembangunan jalan tol.

"Saat ini pemerintah benar-benar mengusahakan ke arah yang positif, dan sebaiknya masyarakat mendukung," tandasnya.

Baca juga: Satgas Minta Masyarakat Hilangkan Stigma Negatif pada Orang yang Terpapar Covid-19

Baca juga: Meski Gurunya Positif Covid-19, Para Siswa yang Sempat Masuk Sekolah Tatap Muka Tak Jalani Uji Swab

Utang Luar Negeri

Sudah berjalan satu tahun periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Salah satu hal yang disoroti yakni kenaikan utang luar negeri (ULN) Indonesia.

Dilansir dari Kompas.com, data terakhir yang dirilis Bank Indonesia (BI), ULN Indonesia per Juli 2020 yakni sebesar 409,7 miliar dollar AS atau sekitar Rp 6.063,56 triliun (kurs Rp 14.800 per dollar AS) dengan rasio terhadap produk domestik bruto (PDB) sebesar 38,2 persen. 

Jika dirinci lebih lanjut, utang luar negeri Indonesia ini terdiri dari utang publik (utang pemerintah dan bank sentral) sebesar 201,8 miliar dollar AS atau sekitar Rp 2.967,23 triliun.

Lalu utang luar negeri dari swasta (termasuk BUMN) yakni 207,9 miliar dollar AS atau sekitar Rp 3.056,92 triliun.

Sementara itu pada Juli 2019, utang luar negeri Indonesia sebagaimana dicatat BI yakni sebesar 395,3 miliar dollar AS.

Rinciannya, utang publik 197,5 miliar serta utang swasta dan BUMN sebesar 197,8 miliar dollar AS.

Baca juga: Sosok Syahganda Nainggolan Petinggi KAMI yang Ditangkap Polisi: Dulu Pernah Ramal Jokowi Bakal Jatuh

Baca juga: Jokowi Minta 12 Kabupaten/Kota Jadi Prioritas Penanganan Covid-19, Ini Rincian Wilayahnya

Artinya selama setahun terakhir pemerintahan Presiden Jokowi, ada kenaikan utang luar negeri Indonesia sebesar 14,4 miliar dollar AS. Kenaikan berasal baik dari utang pemerintah maupun swasta.

Apabila dibandingkan periode awal Presiden Jokowi atau di akhir kuartal IV-2014, posisi ULN Indonesia tercatat sebesar 292,6 miliar dollar AS dengan rasio terhadap PDB sebesar 32,9 persen.

Total ULN pada kuartal terakhir 2014 ini terdiri dari sektor publik sebesar 129,7 miliar dollar AS (44,3 persen dari total ULN) dan ULN sektor swasta 162,8 miliar dollar AS (55,7 persen dari total ULN).

Dengan begitu, selama dua periode saat ini (2014-2020), utang luar negeri Indonesia sudah bertambah sebesar 117,1 miliar dollar AS atau sekitar Rp 1.721,87 triliun.

Utang domestik

Lebih lanjut jika dilihat dari kenaikannnya, utang luar negeri yang ditarik pemerintah dan bank sentral sejak 2014 sudah bertambah 72 miliar dollar AS dan swasta bertambah 45,1 miliar dollar AS.

Kenaikan utang pemerintah sejak 2014 lebih besar dibandingkan ULN milik swasta.

Sepanjang 2014 hingga 2020, utang luar negeri naik turun karena pemerintah menyicil utang yang jatuh tempo.

Namun jumlah pembayaran utang jatuh tempo lebih kecil jika dibandingkan dengan utang baru pemerintah.

Baca juga: Kasus Covid-19 Masih Bertambah, Jokowi Minta Jajarannya Terus Meningkatkan Angka Kesembuhan

Baca juga: Satu Suara dengan Jokowi, Menko PMK Muhadjir : Tak Puas UU Cipta Kerja, Bisa Judicial Review ke MK

Selain itu, khusus untuk utang pemerintah (non-swasta dan BUMN), utang tersebut juga belum mencatat utang yang ditarik pemerintah dari dalam negeri atau utang domestik.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani memaparkan, pemerintah telah menambah pembiayaan atau utang baru sebesar Rp 810,8 triliun hingga akhir September 2020.

Kenaikan pembiayaan tersebut mencapai 155,1 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang hanya Rp 317,9 triliun.

Nilai pembiayaan utang tersebut mencapai 66,4 persen dari target yang terdapat dalam Perpres 72 tahun 2020, yakni sebesar Rp 1.220 triliun.

Janji Jokowi tidak menambah utang luar negeri

Pada masa kampanye Pilpres 2014, Presiden Jokowi sempat berjanji untuk tidak menambah beban utang negara dari luar negeri.

Saat itu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Tjahjo Kumolo (Saat ini menjabat Menpan RB) mengatakan, pasangan calon presiden (capres) Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) secara tegas menolak untuk menambah porsi utang luar negeri bila terpilih menjadi presiden dan wakil presiden pada pemilu presiden 9 Juli mendatang. 

"Kita mau mandiri, sehingga segala bentuk proses pembangunan pendidikan, infrastruktur harus menggunakan dana sendiri. (Jokowi-JK) menolak bentuk utang baru supaya bisa mengurangi beban utang setiap tahun," kata Tjahjo di Gedung DPR/MPR pada 3 Juni 2014 silam. 

Selanjutnya, Tjahjo menjelaskan, pasangan Jokowi-JK akan menggenjot pembiayaan untuk program-program pembangunan ekonomi, antara lain pembangunan jalan, infrastruktur laut, bandara dan sebagainya dengan cara memaksimalkan penerimaan negara.

"Penerimaan dari pajak kita tingkatkan, mengoptimalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang mencapai Rp 1.800 triliun, di samping terus membuka pintu investasi lokal maupun asing masuk ke sini," papar Tjahjo.

Baca juga: Beri Penjelasan ke Publik, Jokowi : UU Cipta Kerja Dukung Pencegahan & Pemberantasan Korupsi

Baca juga: Presiden Jokowi Minta 40 Aturan Turunan UU Cipta Kerja Diselesaikan dalam 1 Bulan

Tjahjo menyebutkan, pasangan Jokowi-JK mempunyai visi dan misi untuk melakukan berbagai program di bidang ekonomi dalam jangka pendek, menengah dan panjang.

Program tersebut, ungkap dia, diharapkan dapat direalisasikan secepatnya jika pasangan tersebut terpilih menjadi kepala negara.

Sekedar informasi, Bank Indonesia (BI) melaporkan Utang Luar Negeri Indonesia pada Maret 2014 mencapai 276,5 miliar dollar AS, naik 4,4 miliar dollar AS dibanding Februari 2014.

"Pertumbuhan ULN terus mengalami peningkatan sejak akhir tahun 2013 terutama didorong oleh ULN sektor swasta," sebut BI.

Posisi ULN pada Maret 2014 terdiri dari ULN sektor publik sebesar 130,5 miliar dollar AS dan ULN sektor swasta 146,0 miliar dollar AS.

(KOMPAS.com/Sakina Rakhma Setiawan)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "2 Periode Jokowi, Utang Luar Negeri RI Bertambah Rp 1.721 Triliun".