2.000 Sapi Pengungsi Bakal Dapat Subsidi Pakan, Dinas Pertanian Ajukan Rp 800 Juta untuk Sebulan

Laporan Wartawan TribunSolo.com, Mardon Widiyanto

TRIBUNSOLO.COM, KLATEN -  Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan (DPKPP)  Kabupaten Klaten menganggarkan dana sebesar Rp 800 juta.

Kepala Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan (DPKPP) Klaten Widiyanti, anggaran sebesar tersebut diharapkan bisa mencukupi kebutuhan ternak di lereng Merapi satu bulan.

Ia mengatakan ia mengajukan dana untuk pakan ternak pengungsi itu melalui bantuan tak terduga (BTT) untuk memberi makan 2.000 ternak sapi milik pengungsi.

Baca juga: Kisah Ayu, Gadis yang Jadi Sopir Truk untuk Bantu Keluarga, Videonya Viral di Medsos

Baca juga: Kisah Anak Penambang Pasir Merapi, Tiap Hari Belajar Online Beralaskan Batu,Bercita-cita Jadi Dokter

“Kita ajukan melalui BTT, dicadangkan untuk itu dalam rangka kalau Merapi benar-benar erupsi, bantuan pakan ternak" jelasnya kepada TribunSolo.com, Selasa (17/11/2020).

"Kita mengajukan sesuai prediksi untuk 2.000 ekor selama evakuasi sebulan, itu kita butuh anggaran sekitar Rp 800 juta,” kata dia.

Widiyanti menyampaikan, dana sebesar tersebut akan digunakan sesuai kebutuhan, termasuk jumlah ternak yang ikut dievakuasi. 

Belanja akan disesuaikan dengan kebutuhan yang ada di lokasi. 

Selain bantuan pemerintah melalui BTT, pihaknya juga menerima bantuan dari Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia (ISPI) berupa pakan ternak sebanyak 2 ton. 

Dengan perincian satu setengah ton untuk penggemukan dan 0,5 ton untuk sapi perah.

Selain itu juga datang bantuan lainnya dari relawan berupa 1 truk ijoan dan jerami pakan ternak.

“BTT itu kita ajukan untuk pengadaan konsentrat, kemarin ada 3 ton, kita juga tidak tahu sampai kapan kondisi seperti ini, untuk sapi-sapi yang turun memang baru dari Balerante, sedangkan untuk yang lainnya baru kita siapkan,” pungkas dia.

Baca juga: Dokter Reisa: Jangan Sekali-kali Menganggap Enteng Covid-19, Dampaknya Sangat Fatal

Baca juga: Awas Banjir Sapi dari Pengungsi Merapi, Pemkab Sukoharjo Sebut Bisa Bikin Harga Anjlok,Ini Alasannya

Selain itu, pihaknya telah menyiapkan kandang komunal untuk menampung ribuan sapi milik pengungsi jika Gunung Merapi benar-benar erupsi. 

Kandang komunal tersebut disiapkan di 3 desa, yakni Desa Balerante, Tegalmulyo dan Sidorejo Kecamatan Kemalang. 

“Lahannya sudah ada, sudah disekat-sekat dengan bambu sesuai dengan kondisi yang ada di sana" jelasnya.

"Kalau di Balerante itu kan sudah ada yang dibuat BPBD, kalau Tegalmulyo dan Sidorejo kan masih dalam bentuk lapangan, nanti dibuat kandang dengan bambu-bambu dan dikasih terpal,” ujar dia.

Menurutnya, hingga saat ini sudah ada 128 sapi yang dibawa ke kandang komunal Desa Balerante. 

Pihaknya menempatkan petugas piket di setiap kandang dengan disertai seorang dokter hewan. 

Mereka bertugas untuk memeriksa kondisi hewan ternak yang datang. 

“Mereka itu kalau turunkan kadang stres, kadang tidak mau makan, mungkin nanti dikasih obat sesuai dengan penyakit yang terdeteksi di situ,” katanya.

Untuk pakan ternak, saat ini para petani masih bisa mencari rumput di puncak Merapi, sebelum terjadinya erupsi. 

Diperpanjang Tanggap Darurat

Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Letusan Gunung Merapi diperpanjang Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Klaten hingga sepekan ke depan mulai Selasa (17/11/2020) hingga Selasa (24/11/2020).

Perpanjangan penetapan status itu lantaran status Gunung Merapi sampai saat ini masih siaga.

Perpanjangan status Tanggap Darurat Bencana Letusan Gunung Merapi tertuang dalam Surat Keputusan Nomor 360/325 tentang Status Tanggap Darurat Bencana Letusan Gunung Merapi.

Surat keputusan itu telah ditandatangi oleh Penjabat Sementara (Pjs) Bupati Klaten, Sujarwanto Dwiatmoko pada Senin (16/11/2020).

Baca juga: Catatan Aktivitas di Gunung Merapi, Terdengar Beberapa Kali Suara Guguran

Baca juga: Pengungsi Gunung Merapi & Relawan di Desa Balerante Diswab, Antisipasi Muncul Klaster Pengungsian

"Status tanggap darurat kembali diperpanjang untuk satu minggu kedepan. SK-nya sudah ditandatangani oleh Pjs Bupati kemarin," ujar Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Klaten, Sip Anwar kepada TribunSolo.com.

Menurut Sip Anwar, perpanjangan status tanggap darurat bencana letusan gunung Merapi tersebut telah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dalam surat keputusan itu, lanjut Sip Anwar, perangkat daerah diminta untuk segera menjalin koordinasi dengan para pihak terkait dan masyarakat untuk mengambil langkah-langkah antisipasi penanganan bencana. 

"Kita mengambilnya perpanjangan setiap minggu dan sesuai dengan peraturan yang ada," katanya.

Baca juga: Percepat Penyampaian Informasi, BPPTKG Kirim WA & SMS Data Perkembangan Gunung Merapi ke Tiap Kedus

Baca juga: Satu Desa di Lereng Gunung Merapi Belum Dievakuasi, BPBD Klaten : Kami Menghormati Kearifan Lokal

Lebih lanjut, Sip Anwar mengatakan segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran pemerintah.

Anggaran pemerintah dimaksud mulai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klaten.

"Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal yang ditetapkan," sambung Sip Anwar.

Sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Klaten telah menetapkan status tanggap darurat bencana letusan Gunung Merapi mulai 9 November sampai dengan 16 November 2020.

Penetapan status itu sebagai upaya lanjutan untuk mitigasi bencana Gunung Merapi setelah status Gunung tersebut ditingkatkan dari Waspada (Level II) menjadi Siaga (Level III). 

Swab di Tempat Pengungsian

Sebelumnya, Satuan Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Klaten melakukan tes swab kepada pengungsi Gunung Merapi yang berada di Kantor Desa Balerante, Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah menjalani, Jumat (13/11/2020).

Swab Test tersebut dilakukan untuk mengantisipasi munculnya klaster baru di pengungsian tersebut.

Kepala BPBD Klaten saat dihubungi TribunSolo.com, mengatakan tes swab itu dilakukan pada Jum'at pagi.

"Betul, hari ini sudah dilakukan Swab Test bagi pengungsi di Desa Balerante, kita bekerjasama dengan Dinas Kesehatan dan Satgas PP Covid-19 Klaten," ujar Kepala BPBD Klaten, Sip Anwar kepada TribunSolo.com, Jumat.

Ia mengatakan, di masa pandemi Covid-19 ini, pihaknya tetap ingin selalu mengedepankan penerapan protokol kesehatan Covid-19 di barak pengungsian.

Baca juga: Ngeri, 3 Hal ini Dianggap jadi Biang Kluster Covid-19 di Karanganyar, Salah Satunya Pesta Hajatan

Baca juga: Vaksinasi Covid-19 di Indonesia Rencananya Akan Ada Dua Skema: Bersubsidi dan Mandiri

Selain itu, pihaknya juga meminta untuk para pengungsi juga diminta selalu mengedepankan, 3M.

"Selain melakukan swab, kami juga meminta para pengungsi lakukan 3 M mengenakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak, harapan kami tidak muncul klaster pengungsi Gunung Merapi," kata Sip Anwar

Sip Anwar menambahkan, selain pengungsi, tes swab ini, juga diterapkan untuk para relawan dan masyarakat yang sering beraktivitas di sekitar barak pengungsian.

"Untuk awal pengungsi, tapi semuanya akan kita minta untuk jalani swab test agar pengungsian benar-benar bersih dari Covid-19," tambahnya.

Ketika disinggung terkait jumlah pengungsi yang menjalani swab test pada hari pertama, Sip Anwar mengaku pihaknya belum mendapatkan data secara detail.

Baca juga: Kakek 90 Tahun Tolak ke Barak Pengungsi, Sempat Berkilah ke Relawan : Kalau Merapi Erupsi Saya Lari

Baca juga: Menilik Dapur Umum di Merapi Boyolali : Ada Para Srikandi yang Rela Masak Tak Dibayar Demi Pengungsi

"Namun dari hasil pembicaraan saya dengan kepala Dinas Kesehatan, target kami itu 40 orang menjalani swab test setiap harinya di sekitar lokasi pengungsian ini," tandasnya.

Sebagai informasi, jumlah pengungsi Gunung Merapi di Desa Balerante, mengalami grafik yang fluktuatif setiap malam.

Pada Rabu (11/11/2020) malam terdapat 126 pengungsi di Desa Balerante.

Rinciannya, Dukuh Sambungrejo 87 orang, Dukuh Ngipiksari 16 orang, Dukuh Gondang 17 orang dan Dukuh Sukorejo 6 orang.

Sementara pada Kamis (12/11/2020) melonjak menjadi 242 pengungsi. (*)