Berita Solo Terbaru
Ratapan Warga Terdampak Proyek Rel Layang Joglo, Berharap pada Gibran: Relokasi ke Tempat Baru
Masyarakat terdampak proyek rel layang di Palang Joglo Kelurahan Nusukan,Kecamatan Banjarsari, Solo berharap pada Wali Kota Solo Gibran.
Penulis: Azfar Muhammad | Editor: Ryantono Puji Santoso
lihat foto
Laporan Wartawan TribunSolo.com, Azhfar Muhammad Robbani
TRIBUNSOLO.COM, SOLO - Masyarakat terdampak proyek rel layang di Palang Joglo Kelurahan Nusukan, Kecamatan Banjarsari, Solo berharap pada Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka untuk direlokasi.
Ada total 446 hunian yang terdampak proyek tersebut.
Saat ini warga tengah gusar memikirkan nasib mereka kedepannya.
Baca juga: Soal Penutupan Jalan saat Pembangunan Rel Layang Palang Joglo, Dishub Solo Tunggu Andal Lalin
Baca juga: Proyek Rel Layang Palang Joglo, 400 Lebih Lahan dan Rumah akan Kena Gusur
Warga terdampak, Nurul Aminah (32) mengatakan, mereka tidak mempermasalahkan soal adanya proyek tersebut.
"Toh kami pun disini menggunakan lahannya PT KAI dan pemerintah,” papar dia, Sabtu (13/3/2021).
Namun, yang masih menjadi pikiran warga saat ini adalah perencanaan hidup mereka kedepan.
Dia mengatakan, lebih baik kalau pemerintah menyediakan lokasi untuk mereka pindah.
“Intinya sih kalo saya ingin direlokasi ketempat yang lebih baik,” kata dia.
Baca juga: Pembangunan Rel Layang Palang Joglo Mulai Juli 2021, Rekayasa Lalin Jadi PR: Memang Super Ruwet
Nurul menjelaskan, rata-rata warga yang digusur proyek rel layang Joglo ekonominya rendah.
Jadi, yang paling mereka butuhkan adalah tempat tinggal yang baru.
“Uang bukan prioritas, yang penting lokasi,” papar dia.
Menurut dia, bila ada ganti rugi uang dari Pemkot Solo bukan solusi, apalagi bila sulit mencari tempat tinggal baru.
“Ini masih Pandemi Covid-19, semoga mas Gibran juga bisa lebih bijak,” kata dia.
Warga lainnya, Slamet Prasetyo mengungkapkan hal yang sama.
Baca juga: Dikunjungi Menteri Perhubungan, Gibran Ingin Pembangunan Proyek Palang Joglo Solo Segera Dikebut
Dia berharap ada ganti rugi untuk warga yang terdampak proyek tersebut.
“Kami gak bisa memaksa pemerintah untuk memberikan uang kepada kami,” ujar Slamet pada TribunSolo.com.
“Sekarang kami hanya menunggu keputusan akhir dari Pemerintah Kota Solo dan tentu berharap yang terbaik dari mas Gibran,”
Slamet juga berharap pemerintah bisa memperhatikan perekonomian warga setempat yang sulit dan bisa memanusiakan masusia.
“Istilahnya nguwongke lah,” tutup Slamet.
Penutupan Jalan
Rekayasa lalu lintas di kawasan pengerjaan proyek pembangunan rel layang Joglo Solo belum ditentukan.
Kepala Dinas Perhubungan Kota Solo, Hari Prihatno menjelaskan, itu masih menunggu analisis dampak lalu lintas (Andal Lalin) dan penentuan lokasi.
"Andal Lalin belum, karena masih penandatangan kontrak di Balai Perkeretaapian," jelas Hari, Jumat (12/3/2021).
"Bila sudah, nanti diundang rapat. Rapatnya di Kota Solo," tambahnya.
Baca juga: Kena Proyek Rel Layang Joglo Solo, Warga Bakal Dapat Ongkos Bongkar & Angkut, Lahan Hak Milik Dibeli
Baca juga: Pasca Ditinjau Gibran dan Menhub,Peletakan Batu Pertama Jalan Layang Joglo Solo Diputuskan Juli 2021
Baca juga: Bagai Kena Petir di Siang Bolong, Warga Pasrah Tergusur Rel Layang Joglo Solo : Saya Pulang ke Desa
Baca juga: Ratusan Rumah di 4 Kelurahan Bakal Digusur, Jelang Proyek Prestisius Rel Layang Joglo Solo
Hari menerangkan, Andal Lalin itu menentukan model rekayasan lalu lintas yang akan diterapkan di kawasan pengerjaan proyek pembangunan rel layang Joglo Solo.
"Termasuk, apakah nanti saat pembangunan, (perlintasan sebidang) ditutup total atau tidak," terang dia.
Itu supaya meminimalkan kemacetan selama pengerjaan proyek pembangunan rel layang Joglo Solo.
Hari mengungkapkan, sebenarnya penyebab kemacetan, bukan hanya karena keberadaan perlintasan sebidang.
"Simpang tujuh juga mempengaruhi kemacetan di lokasi," ungkap dia.
"Itu perlu dibenahi sekalian, supaya bisa mengurangi kemacetan," tambahnya.
446 Lahan Terdampak
Proyek Rel Layang Palang Joglo akan menjadi proyek besar pertama yang ada di Kota Solo semenjak Gibran Rakabuming menjadi Wali Kota Solo.
Proyek prestisius ini akan membuat 446 lahan maupun hunian kena imbas penggusuran.
Kawasan Kelurahan Joglo, misalnya, ada 72 lahan maupun hunian terdampak, serta satu diantaranya sudah menjadi hak milik.
Kemudian Gilingan ada kurang lebih 50 lahan dan hunian terdampak dengan 1 diantarnya hak milik.
Sementara Nusukan dan Banjarsari, masing-masing ada 290 serta 34 lahan dan hunian terdampak.
Kabag Pemerintahan Setda Kota Solo, Hendro Pramono mengatakan mayoritas lahan tercatat milik PT Kereta Api Indonesia (KAI) dan lahan negara hak pakai.
Hanya ada 10 persen merupakan milik warga.
"Mayoritas memang tanah PT KAI," kata Hendro.
Baca juga: Dalam Dua Jam, Ternyata Ada Hampir 10 Ribu Kendaraan Melintas di Palang Joglo Solo
Baca juga: Dikunjungi Menteri Perhubungan, Gibran Ingin Pembangunan Proyek Palang Joglo Solo Segera Dikebut
Jumlah lahan dan hunian terdampak rel layang Simpang Tujuh Joglo masih bisa bertambah.
Itu lantaran surat keputusan Gubernur Jawa Tengah tentang penetapan lokasi belum keluar.
"Kalau lebih dari itu bisa, kalau kurang dari itu tidak mungkin. Yang jelas kita masih menunggu penetapan lokasi," ujar Hendro.
Sejumlah warga harus siap-siap kena relokasi akibat pembangunan proyek rel layang Simpang Tujuh Joglo.
Itu bisa saja menimbulkan konflik.
"Konflik atau tidak ya bagaimana menyadarkan masyarakat," ucap Hendro.
DPRD Ingatkan Hak Warga
Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Solo, YF Sukasno berharap hak-hak kepala keluarga terdampak diperhatikan Pemkot.
"Hampir sebagian penghuni adalah warga berpenghasilan rendah dan ada juga beberapa warga yang bersertifikat," kata Sukasno, Senin (8/3/2021).
"Mestinya Kementerian Perhubungan akan memperhatikan hal itu dan Pemkot Surakarta pastinya ada Anggaran Pendampingan untuk Penyelesaian non teknis," tambahnya.
Sukasno mengatakan Pemkot Solo bisa mempelajari cara yang dipakai saat era kepemimpinan Joko Widodo (Jokowi) maupun Fx Hadi Rudyatmo.
Misalnya, saat melakukan relokasi warga Bantaran Sungai Bengawan Solo, Kali Pepe dan Kali Anyar.
Itu bisa meredam keresahan warga terdampak pembangunan rel layang Simpang Tujug Joglo.
"Saat itu, Pak Rudy memberikan bantuan untuk beli tanah dan untuk pembangunan rumah sederhana dengan luasan sekitar 40 meter sampai 60 meter," ujar Sukasno. (*)
