Pemerintah Akan Impor Beras, Anggota DPR Beri Sindiran : Sekarang Surplus, Kenapa Malah Pilih Impor?

Laporan Wartawan TribunSolo.com, Rahmat Jiwandono

TRIBUNSOLO.COM, SRAGEN - Hasil panen padi di eks Karesidenan Surakarta melimpah ruah.

Namun, pemerintah pusat berencana untuk mengimpor beras di tengah panen raya.

Anggota Komisi IV DPR RI, Luluk Nur Hamidah menilai kebijakan tersebut dinilai salah langkah.

"Padahal di wilayah eks Karisidenan Surakarta ini merupakan salah satu lumbung padi," ucapnya.

Baca juga: Promo Alfamart Hari Ini, Minggu 7 Maret 2021: Ada Promo Good Time hingga Beras

Baca juga: Indahnya Toleransi di Jenawi, Umat Hindu Izinkan Umat Agama Lain Beraktifitas saat Hari Raya Nyepi

Lebih-lebih, petani menjerit karena harga gabah sedang anjlok.

"Ini justru menimbulkan pertanyaan, harga gabah sedang jatuh kok malah mau impor beras," ujar dia.

Luluk juga mempertanyakan mengapa pemerintah pusat tidak menyerap dari petani lokal tatkala kondisi seperti gabah sedang anjlok.

”Kenapa bukan pemerintah yang datang dan menyerap Gabah. Padahal data Badan Pusat Statistik (BPS) hasil panen surplus,” kata politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini.

Dia mendesak pemerintah memakai data yang benar sebelum mengambil kebijakan.

"Kamk tidak ingin adanya permainan atau alasan importasi, di saat begini petani menyumbang sektor perekonomian nasional," imbuhnya.

Komentar Mentan

Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi beberapa waktu lalu menyebutkan bahwa Indonesia akan melakukan impor beras sebanyak 1 Juta Ton.

Hal tersebut untuk memenuhi kebutuhan beras selama tahun 2021.

Seperti yang dikutip dari Kompas.com, Airlangga Hartarto mengatakan, menjaga ketersediaan beras di dalam negeri merupakan hal penting untuk dilakukan agar harganya bisa tetap terkendali.

Baca juga: Selain Jembatan Ambrol, Ribuan Hektare Lahan Pertanian di Bulu Sukoharjo Terendam, Pasca Hujan Deras

Baca juga: Sepasang Kekasih Curi Ponsel Milik Keponakan Menteri Pertanian, Hasilnya Dibagi 2, Ini Kronologinya