Pemerintah Putuskan Larang Mudik 2021, Anggota DPR RI Asal Sukoharjo Ini Minta Pelonggaran

Laporan Wartawan TribunSolo.com, Agil Tri

TRIBUNSOLO.COM, SUKOHARJO - Anggota DPR RI Komisi VI Muhammad Toha, tak sepenuhnya setuju dengan keputusan larangan mudik. 

Dia menyebut, lebaran tahun 2021 ini harusnya ada pelonggaran dari Pemerintah terkait adanya larangan mudik.

Sebab, mudik sudah menjadi tradisi dan budaya masyarakat di Indonesia, terlebih saat lebaran. 

Baca juga: Turis Bebas Masuk Indonesia, Tapi Mudik Lebaran Tegas Dilarang, Ini Alasan Luhut Binsar Pandjaitan

Baca juga: Pemerintah Larang Mudik Lebaran 2021, PT KAI Ikut Aturan, Termasuk untuk Perjalanan Kereta di Solo

"Kebijakan itu relatif ya. Karena mudik itu sebagai wujud penghormatan kepada keluarga dan sanak saudara untuk menyambung silahturahmi," kata dia, Jumat (2/4/2021)

Menurutnya, kebijakan larangan mudik ini akan kontra produktif dengan kebijakan untuk mendongkrak sektor pariwisata. 

Karena dengan adanya larangan mudik ini, maka sektor pariwisata juga akan terkena imbasnya. 

Mantan Wakil Bupati Sukoharjo itu mengatakan, harus ada pelonggaran pada larangan mudik tahun ini. 

Ditambah, program vaksinasi juga sudah dijalankan oleh pemerintah. 

Baca juga: Fotografer Selebaran Aisha Weddings Angkat Bicara soal Karyanya yang Disalahgunakan: Kecolongan

"Menurut saya, kalau imbauannya secara umum tidak pas, artinya relatif saja," ucapnya. 

"Misal di suatu kota zonanya merah, maka dilarang untuk keluar masuk daerah tersebut.  Tapi kalau daerah itu sudah zona hijau, saya pikir tak ada masalah," jelasnya. 

Sehingga sebelum memasuki bulan suci ramadan ini, dia meminta masyarakat benar-benar menaati protokol kesehatan untuk menekan angka penularan Covid-19. 

Selain itu, Toha juga menilai adanya sanksi kepada ASN yang nekat mudik, adalah sesuatu yang berlebihan. 

"Selama mereka bisa menaati protokol kesehatan tidak masalah. Lebaran ini kan juga sudah ada yang divaksin juga, jadi harusnya beda dengan tahun lalu," tandasnya.

Sikap Asita Solo

Peraturan dilarang mudik lebaran 2021 sudah dikeluarkan pemerintah pusat usai rapat beberapa waktu yang lalu. 

Hal ini ditanggapi Ketua Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata atau Asita Kota Solo, Pri Siswanto.

Pri Siswanto mengatakan, terkait aturan tersebut mereka pasrah dan mendukung apa yang dikeluarkan pemerintah.

Baca juga: Nekat Mudik ke Klaten? Bupati Sri Mulyani Wajibkan Swab Dulu, Kini Tunggu Aturan Teknis dari Pusat

Baca juga: Pengelola Jalan Tol Solo-Ngawi Pasrah Mudik Dilarang, Padahal Maret Ini Mulai Meroket 30 Persen

Dia mengatakan, aturan ini juga sudah berlaku di tahun sebelumnya, hasilnya penghasilan para pengusaha jadi turun drastis.

“Untuk kebijakan larangan mudik, kan sebenarnya tidak hanya Solo, memang di kota lain juga sama ini memperpanjang aturan sebelumnya jadi tinggal melanjutkan,” papar Siswanto.

Siswanto menyadari, yang paling utama saat ini adalah penanganan pandemi corona agar segera mereda.

"Kami pun tidak ingin lonjakan covid-19 terjadi lagi,” tambahnya.

Baca juga: Wali Kota Gibran Tegas Larang Mudik Lebaran 2021 : Kita Tidak Tahu Kondisi Kesehatannya Seperti Apa

Apalagi dengan program vaksinasi ini, diharapkan kasus corona bisa ditekan bahkan hilang.

Dia berpesan untuk pelaku usaha khususnya tour and travel bisa sabar sampai kondisi berangsur membaik.

Kedepan dia berharap pada pemerintah agar memberikan kebijakan yang lebih baik untuk pengusaha perjalanan wisata. Hal itu untuk ekonomi bisa membaik.

"Tentunya dengan protokol kesehatan," papar dia. 

Baca juga: Pemkab Klaten Pasrah Ada Larangan Mudik 2021, Namun Masih Menunggu Satu Hal Ini dari Pusat

Pemkab Klaten Dukung Larang Mudik

Masyarakat Klaten diminta untuk patuh pada aturan pemerintah yakni Larangan Mudik untuk lebaran 2021 nanti.

Hal tersebut demi pencegahan penularan Covid-19.

Bupati Klaten Sri Mulyani mengatakan, sampai saat ini Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Klaten belum mendapatkan surat resmi soal larangan mudik 2021.

Baca juga: Nekat Mudik ke Klaten? Bupati Sri Mulyani Wajibkan Swab Dulu, Kini Tunggu Aturan Teknis dari Pusat

Berdasarkan hal tersebut, orang nomor satu di Klaten itu menunggu surat resmi dari pemerintah pusat.

"Belum ada surat dari pusat, kami masih menunggu," ungkap dia kepada TribunSolo.com, Selasa (30/3/2021).

Sri Mulyani menghimbau kepada masyarakat untuk mematuhi kebijakan dilarang mudik tersebut.

Dia mengaku sudah siap jika ada masyarakat yang nekat mudik, bakal dilakukan sesuai dengan protokol kesehatan.

"Jika ada larangan, tolong ditaati, jika nekat kami lakukan tindak sesuai protokol kesehatan," ujar dia.

Baca juga: Delapan Desa di Jogonalan Lenyap Tergusur Tol Solo-Jogja, Tak Hanya Rumah, Sekolah & Masjid Pindah

Baca juga: Tegas! Klaten Surplus, Sri Mulyani Blak-blakan Tolak Impor Beras yang Digulirkan Menteri Perdagangan

Ia mengaku persiapan menyambut pemudik sudah dipersiapkan sejak pandemi tahun lalu.

Baik persiapan untuk isolasi mandiri di rumah-rumah, hingga pembentukan satgas covid dari RT RW hingga Kecamatan sudah dilakukan.

"Kami persiapkan sudah lama, sehingga kami tinggal laksanakan," tuturnya.

Dia mengatakan saat ii pihaknya menunggu surat resmi dari pusat terkait larangan mudik.

Bahkan jika nanti jika ada yang nekat mudik, diwajibkan bawa surat swab antigen.

"Yang jelas, kami masih menunggu surat resmi dahulu," tegasnya.

Penjagaan Perbatasan

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah memastikan akan mensukseskan larangan mudik Lebaran 2021.

Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo mengatakan pekan ini akan ada rapat koordinasi dengan pemerintah pusat untuk menyiapkan penghapusan mudik.

"Itu kebijakan dari pusat. Tidak ada mudik, maka kita siapkan tidak ada mudik. Namun demikian kita selalu siaga," kata Ganjar saat berada di Solo, Senin (29/3/2021).

"Pekan ini, kita akan segera rapat dengan Jakarta untuk siapkan langkah-langkahnya," tambahnya menekankan.

Kemungkinan, sambung Ganjar, kebijakan yang diambil tidak jauh dari kebijakan yang pernah diterapkan saat musim lebaran tahun lalu.

Baca juga: Namanya Masuk Survei Calon Presiden 2024, Ganjar Tak Mau Tanggapi: Ngurusi Mudik & Beras Dulu

Baca juga: Wali Kota Gibran Tegas Larang Mudik Lebaran 2021 : Kita Tidak Tahu Kondisi Kesehatannya Seperti Apa

"Minimal penjagaan di perbatasan, kita tunggu Kementerian Perhubungan buat aturan terkait alat transportasi yang boleh," ucap dia.

"Nanti Kemenag biar mengatur tatacara pada saat Ramadan sekaligus salat Idul Fitri," tambahnya.

Ganjar mengatakan persiapan rumah sakit dan ruang isolasi juga akan disiapkan guna menghadapi musim mudik nantinya.

"Pakem emergency kita siapkan. Kalau lebaran tahun lalu, rumah sakit harus standby, ruang isolasi harus standby dan aga perbatasan," ujarnya. (*)