Tercatat Ada 6 Perusahaan di Solo Tidak Bisa Bayar THR Buruh Tahun 2020, Dinas Buka Posko Pengaduan

Laporan Wartawan TribunSolo.com, Azhfar Muhammad Robbani

TRIBUNSOLO.COM, SOLO - Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian (Disnakerperin) membuka Posko pengaduan THR pada tahun 2021 ini.

Buruh atau masyarakat yang mau mengadukan soal THR bisa menghubungi posko tersebut.

Kepala Disnakerperin Kota Solo, Joko Sutrisno mengatakan, perusahaan wajib membayarkan Tunjangan Hari Raya (THR) 2021.

Baca juga: Bulog Surakarta Gelar Pasar Murah, Pakai Sistem Drive Thru: Dijual di Bawah Harga Pasar

Baca juga: THR Sukoharjo 2021, Buruh Menanti Pencairan untuk Lebaran: Semoga Tidak Dicicil

Guna mengawasi hal tersebut, pihaknya membuka posko pengaduan.

“Itu diatur dalam Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/6/HK.04/IV/2021 Tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan, jadi perusahan wajib,” kata Joko kepada TribunSolo.com, Selasa (27/4/2021).

Joko mengatakan, sosialisasi terkait pembukaan posko telah dilakukan melalui berbagai media sosial resmi Disnakerperin. 

“Laporan atau keluhan dari pekerja yang ingin melapor bisa  disertakan nama perusahaan, nanti akan kami tindak lanjuti,” katanya. 

Bila nanti ada aduan, Dinas akan melakukan mediasi.

Baca juga: Resmi ! Pernyataan Pemerintah Terkait THR 2021 : Wajib Dibayar Penuh

“Jika perusahaan memang benar-benar tidak mampu secara finansial untuk memberikan THR maka harus dibuktikan dengan laporan finansial,” paparnya. 

Sampai saat ini, ditemukan  ada 1 aduan dari karyawan yang sudah masuk ke Dinas.

“Kemarin sudah kami panggil dan konfirmasi,  aduan dari karyawan yang merasa tidak memperoleh haknya, para karyawan tidak ragu untuk melapor kami,” tuturnya. 

Sebagai catatan, di Tahun 2020 Disnakerperin Solo mencatat ada 6 perusahaan yang tidak mampu membayar THR. 

“Ya semoga tahun ini semuanya bisa, tapi itu tergolong kecil mengingat di Kota Solo terdapat sekitar 900 perusahaan,” pungkasnya.

Buruh Minta THR Tidak Dicicil