30 Perusahaan Jadi Pengawasan SPSI Klaten, Minta THR Dibayarkan Tepat Waktu

Laporan Wartawan TribunSolo.com, Mardon Widiyanto

TRIBUNSOLO.COM, KLATEN - Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Klaten meminta perusahaan yang ada di Klaten membayarkan Tunjungan Hari Raya (THR) tepat waktu.

Koordinasi tripartit antara Dinas Ketenaga Kerjaan, Serikat Pekerja, dan Pengusaha telah dilakukan untuk membahas pembayaran THR.

Ketua DPC SPSI Klaten, Sukardi mengatakan, pihaknya telah memantau 30 perusahaan di Klaten untuk pembayaran TJR.

"Kami meminta pembayaran THR dilakukan paling lambat H-7 lebaran," kata dia, Jumat (30/4/2021).

Baca juga: Siapkan Pisau dan Tempat Eksekusi, Pelaku Pembunuhan di Manisrenggo Klaten Terancam Hukuman Mati

Baca juga: Tak Mungkin Lolos, Ini Potret Penyekatan Pemudik di Prambanan Klaten, yang Terjaring Tambah Banyak

Baca juga: Jadwal Imsakiyah dan Buka Puasa Kabupaten Klaten, Jumat 30 April 2021 atau 18 Ramadhan 1442 H

Baca juga: Jelang May Day 2021, SPSI Klaten Ungkap Tak Ada Buruh Turun Demo, tapi Pengobatan Gratis Tetap Jalan

Pembayaran TNR ini diminta agar dilakukan sesuai aturan yang ada. Dan perusahaan dapat mematuhi aturan tersebut.

Selain itu, untuk perusahaan yang menunggak pembayaran THR Tahun lalu, Sukardi meminta agar perusahaan tersebut bisa segera melunasi.

"Kami sudah menerima data pekerja yang belum menerima THR tahun lalu," ujarnya.

"Sudah diproses serta diterimakan berdasarkan kesepakatan," ujarnya.

Mayday di Klaten

Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Kabupaten Klaten meniadakan kegiatan peringatan Hari Buruh Internasional 2021, Sabtu (1/5/2021).

Sebagai gantinya, mereka bakal melaksanakan kegiatan sosial dengan protokol kesehatan ketat.

Berdasarkan informasi yang dihimpun TribunSolo.com, peniadakan kegiatan peringatan Hari Buruh Internasional oleh SPSI Klaten diatur dalam Surat bernomor OP.043/SPSI-KB/2021 perihal Himbauan Kegiatan Hari Buruh Mah-Day Tahun 2021.

Dalam surat tersebut berisi dua poin penting diantarannya.

1. Kegiatan Peringatan Hari Buruh/May-Day Tahun 2021 di Kabupaten Klaten ditiadakan.

2. Kegiatan sosial /Bhakti Sosial termasuk pengobatan gratis dan sebagainnya agar dilakukan dalam lingkungan Perusahaan atau dikoordinasikan melalui Pimpinan Perusahaan/Instansi yang terkait dengan tetap mematuhi protokol kesehatan  mengingat situasi Pandemi Covid-19 yang sampai saat ini masih masif.

Baca juga: Ada Kanal Aduan THR, Wali Kota Gibran Pastikan Tak Ada Demo saat Hari Buruh : Solo Adem-adem Saja

Ketua DPC SPSI Klaten, Sukardi kepada TribunSolo.com membenarkan isi dari surat tersebut.

"Benar, kami mengeluarkan surat terkait himbauan kegiatan peringatan Hari Buruh Internasional 2021 di Klaten ditiadakan," kata Sukardi, Jum'at (30/4/2021).

Baca juga: Nasib THR Lebaran Tak Jelas, Buruh PT Delta 5 Sukoharjo Bakal Bertemu Manajemen, Tuntut Kejelasan

Sukardi mengatakan surat tersebut dikeluarkan karena pandemi Covid-19 di Kabupaten Klaten masih masif.

Selain itu, ia mengaku pihaknya sedang berkonsentrasi mempersiapkan Kebutuhan Hidup Layak sebagai dasar UMK yang sempat tertunda, Permasalahan Hubungan Industrial di masa pandemi

"Pertimbangan kami mengeluarkan surat kami karena saat ini, masih diberlakukan tanggap darurat dampak dan kami sedang fokus memperjuangkan KHL sebagai dasar UMK yang sempat tertunda, dan permasalahan lainnya," pungkasnya. 

MAYDAY DI SOLO

Pembubaran kerumunan bakal dilakukan apabila ada massa yang memperingati May Day atau Hari Buruh, Sabtu (1/5/2021).

Hal tersebut disampaikan Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka seusai menghadiri acara penyerahan bantuan pot dari Rotary Solo. 

"Tidak ada demo. Bila ada nanti dibubarkan, itu kalau tidak ada izinnya," kata Gibran, Jumat (30/4/2021).

Apalagi, pandemi Covid-19 belum selesai dan masih ada tambahan kasus beberapa hari terakhir. 

Gibran memastikan Solo dalam kondisi aman saat peringatan Hari Buruh yang jatuh esok hari. 

"Tidak ada demo, Solo adem - adem saja," ucap dia.

"Aman-aman saja," imbuhnya. 

Gibran berharap para pengusaha Solo memenuhi hak-hak buruh, termasuk pemberian tunjangan hari raya (THR) Idul Fitri.

"InsyaAllah tertib pengusahanya," kata dia. 

"Bila ada masalah THR dari dinas sudah buka kanal aduan bila ada perusahaan yang tidak mau bayar THR," tambahnya. (*)