Berkah Lebaran 2021, Tukang Parut di Boyolali Ketiban Durian Runtuh, Ratusan Kelapa Diborong

Nominal pembelian sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 24 Tahun 2020 yang mengatur tentang harga pembelian pemerintah (HPP).

Ninik Setyowati, menyebutkan ketersedian beras di Kota Solo tidak berpengaruh akan aturan tidak adanya import berat tahun 2021.

"Selama ini wilayah Solo tidak ada beras Import," tutup Ninik Setyowati. 

Ragukan Kualitas Beras

Di tempat lain, pemerintah melalui Kementerian Pertanian akan melakukan impor beras.

Padahal hasil panen padi di Indonesia terbilang surplus.

Menyikapi hal ini, pedagang beras mengaku ragu dengan kualitas beras yang akan masuk ke tanah air.

Baca juga: WHO Akhirnya Ungkap dari Mana Covid-19 Berasal, Teori Laboratorium Wuhan Bocor Kini Terpatahkan

Baca juga: Polemik Rencana Impor Beras saat Stok Beras Disebut Aman, Buwas Beberkan Permintaan 2 Menteri

"Beras itu kan dibawa di kapal selama beberapa hari, makanya kami khawatir dengan kualitas berasnya," tutur seorang pedagang beras di Pasar Bunder Sragen, Marnih saat ditemui TribunSolo.com, Senin (22/3/2021).

Menurut Marnih, kualitas beras yang diimpor bisa saja tidak sebagus kualitas hasil panen dalam negeri.

"Beras hasil panen petani lokal bisa lebih baik dari beras impor," terangnya.

Baca juga: Promo Alfamart Hari Ini, Minggu 7 Maret 2021: Ada Promo Good Time hingga Beras

Selain itu, impor beras hanya akan merugikan petani lokal lantaran harga gabah akan anjlok.

"Setiap ada impor beras, harga gabah petani lokal anjlok."

"Saya lebih baik membeli beras dari petani lokal daripada beras impor, karena mereka akan terdampak sekali," ujarnya.

Panen Sragen Surplus

Hasil panen padi pada musim tanam (MT) pertama di Kabupaten Sragen surplus. 

Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Sragen, Eka Rini Mumpuni Titi Lestari menjelaskan, sejauh ini 42 ribu hektare lahan padi sudah dipanen. 

"Untuk satu hektare lahan padi kurang lebih bisa menghasilkan tujuh ton beras," ujar dia kepada TribunSolo.com, Minggu (21/3/2021). 

Dengan demikian, hasil panen padi di MT pertama mencapai 294 ribu ton beras. 

"Artinya di MT pertama ini saja hasil panen padi melimpah," katanya. 

Baca juga: Jeritan Petani Sragen Tahu Rencana Impor Beras : Kalau Impor, Harga Gabah Pasti Anjlok

Baca juga: Tolak Impor Beras, HKTI Minta Pemkab Karanganyar Kirim Surat ke Pemerintah Pusat

Eka menyebut, masih ada 3 ribu hektare lahan padi yang belum dipanen di Bumi Sukowati. 

"Sehingga masih memungkinkan hasil panen bertambah 2.100 ton beras," jelasnya. 

Menurut Eka, ratusan ribu ton beras hasil akan anjlok harganya bila pemerintah ingin impor beras. 

"Ini akan merugikan petani," katanya. 

Oleh karena itu, Pemkab Sragen akan menyurati Kementerian terkait agar membatalkan impor beras. 

"Pertimbangannya karena hasil panen padi di Sragen melimpah," imbuhnya. 

Jeritan Petani Sragen

Sebelumnya, kebijakan impor beras yang dilakukan pemerintah pusat di tengah panen raya menuai protes keras dari petani.

Termasuk di Kabupaten Sragen yang merupakan salah satu lumbung padi di Jawa Tengah.

Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Sragen, Suratno secara tegas menolak rencana pemerintah untuk mengimpor beras. 

"Di Sragen saja sekarang sedang surplus beras, kenapa pemerintah malah mau impor beras?," kata Suratno kepada TribunSolo.com, Minggu (21/3/2021). 

Dia menyatakan bahwa impor beras dapat berdampak pada merosotnya harga gabah. 

Baca juga: Tolak Impor Beras, HKTI Minta Pemkab Karanganyar Kirim Surat ke Pemerintah Pusat

Baca juga: Jeritan Petani Karanganyar Tahu Pemerintah Akan Impor Beras, Ingatkan Harga Gabah Kini Terjun Bebas

"Kalau nanti impor beras masuk, harga gabah milik petani pasti anjlok," tuturnya. 

Ia juga menyinggung soal beras-beras impor yang saat ini masih tersimpan di gudang Bulog, menurutnya, hal itu bisa menjadi acuan pemerintah sebelum impor beras. 

"Yang di gudang Bulog saja masih banyak stok berasnya," ujar dia. 

Apabila pemerintah tetap bersikukuh untuk impor beras, sambungnya, akan berdampak pada jumlah penyimpanan beras di gudang bulog. 

"Sehingga stok beras yang ada di gudang Bulog bakal menumpuk, kalau sudah menumpuk dikhawatirkan tidak ada pasarnya untuk menjual beras," ujarnya. 

Minta Surati Pemerintah Pusat

Di tempat lain, Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Karanganyar mendesak kepada Dinas Pertanian dan Pangan (Dispertan) Karanganyar setempat untuk mengirim surat penolakan impor beras kepada Kementerian Perdagangan dan Kementerian Pertanian.

Menurut Ketua HKTI Karanganyar, Anung Marwoko, pengiriman surat penolakan impor tersebut sebagai bentuk keberpihakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karanganyar kepada petani lokal.

"Saat ini kita tahu kalau petani se-Indonesia terkhusus Karanganyar sedang panen raya, kalau misalnya keran impor dibuka itu bentuk pengkhianatan kepada petani," katanya kepada TribunSolo pada Sabtu (20/3/2021).

Baca juga: Jeritan Petani Karanganyar Tahu Pemerintah Akan Impor Beras, Ingatkan Harga Gabah Kini Terjun Bebas

Baca juga: Polemik Rencana Impor Beras saat Stok Beras Disebut Aman, Buwas Beberkan Permintaan 2 Menteri

Baca juga: Pemerintah Pusat Bakal Impor Beras, Petani Klaten Jadi Resah

Dirinya berharap Dinas Pertanian dan Pangan ataupun Bulog dapat menyerap hasil panen para petani.

"Kalau saya katakan kepada pemerintah tunda dulu impornya, kalau bisa batalkan," ujarnya.

Dirinya mengungkapkan bahwa problematika impor menunjukkan ketidakkompakan antara satu lembaga kementerian dengan lainnya.

"Kementerian Pertanian bilang beras kita cukup, sedang Kementerian Perdagangan bilang kita harus impor, ya tidak sinkron," terangnya.

Dirinya menegaskan bahwa isu pandemi Covid-19 tidak bisa menjadi alasan impor beras.

"Katanya kita harus impor demi memenuhi stok di masa pandemi, sedangkan hasil tani Indonesia terutama Karanganyar sangat mencukupi untuk digunakan," jelasnya.

Anung berharap hati nurani para pembuat kebijakan bisa berpihak pada petani guna kelangsungan hidup mereka kedepan.

"Kita sebagai petani sudah modal pupuk, ditambah lagi pupuk bersubsidi kini sudah semakin langka, kalau impor tetap jalan semakin merugi kita," tegasnya.

Harga Gabah Anjlok

Saat ini harga gabah kering panen (GKP) juga anjlok.

Dari hasil monitoring di lapangan, harga GKP justru berada di bawah Harga Pembelian Pemerintah (HPP) senilai Rp 4.200 per Kg.

"Harga gabah kering di lapangan itu Rp 3.500 per Kg. Saat ini pemerintah justru berencana mengimpor beras. Padahal harga beras dan gabah di lapangan sedang jatuh," katanya, Kamis (18/3/2021).

Baca juga: Polemik Rencana Impor Beras saat Stok Beras Disebut Aman, Buwas Beberkan Permintaan 2 Menteri

Baca juga: Pemerintah Pusat Bakal Impor Beras, Petani Klaten Jadi Resah

Menurutnya, alangkah baiknya pemerintah justru membuat kebijakan terkait penanganan khusus soal produk pertanian yang saat ini harganya sedang anjlok.

Selain itu Anung menambahkan, dinas terkait harus lebih aktif dengan memberikan infomasi soal kebutuhan beras selama satu tahun di Kabupaten Karanganyar.

"Data base secara konkrit berapa kebutuhan beras satu tahun. Kalau memang kecukupan, saya kira dinas bisa mengirimkan surat ke provinsi dan pusat terkait kondisi tersebut," ucapnya.

Terpisah, Kepala Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan (Dispertan PP), Siti Maesyaroh mengungkapkan, dinas telah menghitung kebutuhan beras di Kabupaten Karanganyar selama satu tahun.

Siti menuturkan, kebutuhan beras di Karanganyar sudah tercukupi. Luas lahan persawahan di Karanganyar ada sekitar 23 hektare.

"Ada yang panen 1 sampai 3 kali. Sudah saya hitung produktivitasnya. Saya kurangi data Gabah Kering Panen (GKP) ke Gabah Kering Giling (GKG)," aku dia.

"Dari GKG jadi beras. Dihitung sekitar 150 ribu ton setelah dimakan penduduk Karanganyar sekitar 900 ribu jiwa," jelasnya. (*)

Artikel ini telah tayang di Tribunjateng.com dengan judul Harga Beras dan Gabah Jatuh Malah Mau Impor, HKTI Karanganyar Minta Pemerintah Batalkan Impor Beras