PPKM Bakal Diperpanjang Hingga Akhir Juli, Pengusaha di Solo Menjerit : Kami Menanggung Beban Berat

Laporan Wartawan TribunSolo.com, Fristin Intan Sulistyowati

TRIBUNSOLO.COM, SOLO - Wacana Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat baru saja diumumkan oleh Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy.

Perpanjangan itu akan dilakukan hingga akhir Juli mendatang.

Namun baru saja diumumkan wacana itu mendapatkan penolakan dari Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo).

"Sebaiknya tidak dilakukan, karena sebagian kami tidak bisa beroperasi, kami menangung beban cukup berat karena faktor PPKM Darurat ini," ungkapnya Wakil Kabid Ketenagakerjaan Apindo Solo, Bengawan Tedjo, Sabtu (17/7/2021).

Walapun demikian pihaknya mengaku akan penyebaran Covid-19 di Indonesia sedang tinggi.

Baca juga: Warga Kota Solo akan Dapat Kompensasi PPKM Darurat Rp 500 Ribu per KK, Tapi Tak Semua Bisa Dapat

Baca juga: Tak Ada Kompensasi Selama Masa PPKM Darurat, PKL di Solo Baru Merasa Seperti Mati Suri

Untuk itu Dia menyarankan pembatasan waktu operasi lebih di perhatikan.

Pihaknya juga mengklaim, penyebaran Covid-19 di tempat kerja tidak menghawatirkan.

"Menurut saya, tidak mengawatirkan di tempat kerja dan setiap perusahaan sudah ada Satgas Covid-19 juga," ungkapnya.

Namun, pihaknya meminta untuk pemerintah harus memilik aturan dan evaluasi yang lebih jelas, apabila memang memperpanjang PPKM darurat.

"Cara mendisiplinkan masyarakat bisa menggunakan dengan cara lain, seperti percepatan vaksin," ungkapanya.

Menurutnya percepatan vaksin, merupakan langkah yang cepat.

"Melihat beberapa yang setelah vaksin (terpapar Covid-19) tidak separah orang yang di vaksin cukup efektif, cukup bagus harapannya bisa dituntaskan untuk orang sekitar. Sehingga di Kota Solo lebih aman," tegasnya.

Tak Ada Kompensasi Selama Masa PPKM Darurat, PKL di Solo Baru Merasa Seperti Mati Suri

PKL yang ada di kawasan Solobaru, Kecamatan Grogol, Sukoharjo menjerit selama pemberlakukan PPKM Darurat.

Pasalnya, mereka sama sekali tak bisa berjualan sejak jalan protokol yang ada di Kecamatan Grogol ditutup 24 jam oleh petugas.

Ketua Paguyuban Setia Kawan PKL Solobaru, Sudarsi mengatakan, meski dalam aturan PKL masih boleh diizinkan berjualan hingga pukul 20.00 WIB, namun tak ada pembeli yang datang.

"Itu kan jalannya ditutup 24 jam. Ditambah lampu dimatikan, siapa yang beli," katanya, Jumat (16/7/2021).

Baca juga: PPKM Darurat Diperpanjang, Politisi PKS Solo : Kalau Tak Bisa Beri Uang, Biarkan Rakyat Tetap Kerja

Baca juga: Kabar Terbaru PPKM Darurat, Menko PMK: PPKM Darurat Diperpanjang Hingga Akhir Juli

Agar tidak merugi, PKL memutuskan untuk tidak berjualan selama pemberlakuan PPKM Darurat.

Selain itu, Sudarsi juga menyanyangkan tak adanya kompensasi dari pemerintah perihakl pemberlakukan PPKM Darurat ini.

Pasalnya, kompensasi ini sangat dibutuhkan para pedagang yang saat ini tidak bisa berjualan.

"Kita juga butuh uang untuk hidup, belum lagi kita juga memiliki cicilan utang," ujarnya.

Padahal, PKL di Solobaru saja jumlahnya ada sekira 100 orang.

Kondisi tersebut membuat para PKL kerap kali merasa emosi.

Pasalnya, tidak semua PKL bisa berjualan online, dan tidak tau harus berbuat apa.

"Kalau saya masih buka di rumah saya, pesanan bisa datang atau online. Tapi tidak semuanya bisa seperti saya," kata dia.

Sehingga pihaknya akan melakukan mediasi dengan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dan anggota DPRD Sukoharjo.

Mediasi tersebut diharapkan ada kelonggaran dan keringan yang diberikan pemerintah kepada PKL.(*)

Jeritan Pedagang Kaki Lima di Solo Baru

Sebelumnya,perpanjangan PPKM Darurat yang baru saja diumumkan pemerintah mendapatkan penolakan dari paguyuban PKL di Solobaru, Kecamatan Grogol, Sukoharjo.

Berkaca dari PPKM Darurat jilid pertama, para PKL ini tidak mendapatkan kompensasi dan mereka tidak bisa berjualan karena tidak ada pembeli.

Baca juga: Kabar Terbaru PPKM Darurat, Menko PMK: PPKM Darurat Diperpanjang Hingga Akhir Juli

"Kalau ada perpanjangan PPKM, kami menolak sekali. Ini sudah kritis," Ketua Paguyuban Setia Kawan PKL Solobaru, Sudarsi, jumat (16/7/2021).

Pedagang menuntut pemerintah harus memberi kompensasi yang jelas, apabila memang memperpanjang PPKM darurat.

Harapannya, para pedagang yang mendapatkan uang secara harian, masih bisa bertahan untuk hidup dan memenuhi kebutuhan mereka.

Untuk itu, para PKL akan melakukan mediasi dengan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dan Anggota DPRD Sukoharjo.

Sudarsi mengatakan, saat ini seluruh paguyuban PKL di Kabupaten Sukoharjo tengah dikumpulkan untuk membahas perihal mediasi ini.

"Selama pandemi covid-19 berlangsung, ini kondisi terparah. Kalau dulu masih bisa buka, kalau ini bisa buka tapi jalan ditutup, lampu jalan dimatikan, tidak bisa makan ditempat, otomatis tidak ada pembeli," jelasnya.

Adapun tuntutan yang akan dibawa PKL dalam mediasi ke depan :

1. Meminta kompensasi untuk para PKL.

2. Pembeli diperbolehkan makan ditempat.

3. Jalan tidak ditutup selama 24 jam.

4. Lampu tidak dimatikan.

5. Tidak ada sanksi yang diberikan untuk PKL.

"Kalau aturan PPKM Daruratnya mengharuskan pukul 20.00 WIB harus tutup, ya gak papa," katanya.

"Tapi kami diberikan waktu dulu untuk berjualan," harapnya. (*)