Berita Solo Terbaru
Fix! Kartu BPJS Jadi Syarat Jual Beli Tanah Mulai 1 Maret, Ternyata Inpres Baru Diputuskan pada 2022
Penerapan kartu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) sebagai syarat jual beli tanah dipastikan mulai 1 Maret 2022 mendatang.
Penulis: Agil Trisetiawan | Editor: Asep Abdullah Rowi
lihat foto
Kini, bagi masyarakat yang hendak melakukan jual beli tanah, mulai 1 Maret 2022 wajib mencantumkan BPJS Kesehatan.
Aturan baru itu disampaikan oleh Staf Khusus dan Juru Bicara Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Teuku Taufiqulhadi.
Ia menjelaskan bahwa terdapat ketentuan baru terkait jual beli tanah.
Semua sudah diatur dalam Instruksi presiden (Inpres) yang dimaksud adalah nomor 1 tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional.
Baca juga: Cara Mencairkan BPJS Ketenagakerjaan JHT via Online, Sebelum Aturan Cair Usia 56 Tahun Berlaku
Baca juga: Tempat Mancing Mantap di Boyolali : Inilah BPJS, Dulunya Embung Mangkrak, Bayar Rp 20 Ribu Sepuasnya
Menurut Taufiq, untuk jual beli tanah terdapat syarat baru mulai 2022 ini, yakni melampirkan BPJS Kesehatan, bisa dari berbagai kelas, baik kelas 1, kelas 2 maupun kelas 3.
"Jadi harus melampirkan BPJS ketika membeli tanah. Baru keluar tahun ini Inpres-nya. Mulai diberlakukan sejak 1 Maret 2022," ungkap Taufiq, saat dihubungi Kompas.com, Jumat (18/2/2022).
Apa alasan pemerintah mewajibkan syarat BPJS Kesehatan untuk jual beli tanah?
Alasan perlunya BPJS Kesehatan sebagai lampiran ketika melakukan jual beli rumah diungkapkan oleh Taufiq.
Adapun alasannya, yakni dalam rangka optimalisasi BPJS kepada seluruh bangsa Indonesia.
"Negara Indonesia meminta rakyatnya untuk diasuransi. Ini diminta untuk punya asuransi semuanya. Dalam rangka untuk optimalisasi BPJS kepada seluruh bangsa Indonesia," ujar Taufiq.
Dia menambahkan, selama ini negara-negara berkembang tidak memiliki asuransi, seperti pada negara-negara maju.
Oleh karena itu, negara ingin melindungi rakyatnya dengan memastikan semua orang mempunyai BPJS Kesehatan.
Tanggapan Anggota DPR
Anggota Komisi II DPR Mardani Ali Sera menyatakan, ketentuan yang mewajibkan syarat BPJS Kesehatan untuk jual beli tanah semestinya dicabut.
Menurut Mardani, ketentuan tersebut berbahaya karena memiliki niat yang baik tetapi dilaksanakan dengan cara yang buruk.
