Berita Solo Terbaru
Solo Dituding PKS Jadi Kota Termiskin di Jateng, Data BPS Ungkap Angka Kemiskinan Solo Medium
BPS mengungkapkan angka kemiskinan di Jateng, ternyata Solo bukan jadi Kota yang termiskin. Namun, posisinya di angka medium.
Penulis: Tara Wahyu Nor Vitriani | Editor: Ryantono Puji Santoso
lihat foto
Laporan Wartawan TribunSolo.com, Tara Wahyu NV
TRIBUNSOLO.COM, SOLO - Buntut aksi saling sindir antara PKS dan PDIP masih berlanjut.
Aksi saling sindir ini berawal dari statmen PDIP yang menyatakan PKS tidak bisa mengurus Kota Depok.
Dimana Wali Kota saat ini dijabat oleh Kader PKS, Mohammad Idris.
PKS kemudian balas menyindir PDIP untuk mengurus Kota Solo yang dipimpin Gibran Rakabuming Raka.
PKS menuding Kota Solo Termiskin se-Jawa Tengah.
Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka membantah statmen PKS tersebut.
Lantas apakah benar Kota Solo termiskin di Jateng?
TribunSolo.com menanyakan soal kota termiskin ini pada Badan Pusat Statistik (BPS).
BPS menyebut ada Kota lain yang tingkat kemiskinan di Jawa Tengah lebih tinggi.
"Kalau disebut daerah termiskin (Solo), tidak juga," kata Koordinator Fungsi Statistik Sosial BPS Solo, Bambang Nugraha kepada wartawan, Senin (19/9/2022).
Bambang menyebut untuk kasus kemiskinan di Jawa Tengah, Kota Solo berada di posisi medium.
"Sementara ada di beberapa kabupaten yang cukup tinggi, Surakarta itu berada di posisi medium," ungkapnya.
Baca juga: BPS Karanganyar Terjunkan 1.522 Petugas Home Visit untuk Susun Database Perlindungan Sosial
Menurutnya, dari data BPS sendiri ada kabupaten yang angka kemiskinan mencapai 17 persen.
"Tahun 2020 kota Solo 9,03 persen kemudian tahun 2021 meningkat sebanyak 9,40 persen," ujarnya.
Selama ini, lanjut Bambang, Kota Solo belum pernah menempati posisi pertama dalam daftar Kota atau kabupaten dengan angka kemiskinan tertinggi di Jawa Tengah.
"Kelihatannya belum pernah (kemiskinan tertinggi) kita masih terjaga untuk angka kemiskinan, kalau disebut tertinggi enggak juga," jelasnya.
Sementara itu, dari data BPS angka kemiskinan Kabupaten atau Kota di Provinsi Jawa Tengah per Maret 2021 daerah tertinggi yakni Kebumen dengan angka 17,83 persen.
Lalu disusul Wonosobo 17,67 persen dan Brebes 17,43 persen.
Gibran Sebut Tidak Fair
Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka angkat bicara usai Kota Solo dituding Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sebagai Kota termiskin di Jawa Tengah.
Gibran mengungkapkan memang saat atau awal pandemi COVID-19 ada peningkatan kemiskinan sekitar 0,37 persen.
"Makanya sekarang kita sedang berupaya menurunkan itu dari tahun ke tahun trend-nya menurun terus," kata Gibran di Balaikota Solo, Senin (19/9/2022).
Menurutnya, tudingan yang dilayangkan oleh PKS itu tidak adil.
Baca juga: Disebut Gibran Sebagai Teman Bukan Oposisi, Elite PKS Solo : Wajib Kritis, Tanpa Tedeng Aling-aling
Baca juga: Temui Wali Kota Gibran, Elite PKS Solo Dijamu Tengkleng, Tuntut Kota Solo Lebih Go Internasional
Bahkan, angka kemiskinan di Jawa Tengah yang lebih dari Kota Solo itu banyak.
"Sebenarnya banyak tapi enggak perlu disebutkan, intinya kurang fair aja kalau disebut termiskin atau apa," tuturnya.
Menyikapi hal itu, Gibran mengungkap akan melakukan pengejaran pertumbuhan ekonomi.
Bahkan, Gibran tak ambil pusing mengenai kritikan yang dilayangkan oleh PKS tersebut.
"Terimakasih sekali untuk masukan-masukan, jadi motivasi untuk genjot lagi. Makanya kita perbanyak event, tempat pelatihan UMKM," terangnya.
Menurutnya, berbicara kemiskinan tidak hanya berbicara soal perut saja.
Baca juga: PKS Gelar Aksi Penolakan BBM di Bundaran Gladag Solo, Sindir Pemerintahan Jokowi Pakai Keranda
"Tapi kita genjot RTLH (rumah tak layak huni)," ungkapnya.
Dirinya juga berkomitmen untuk mengentaskan kemiskinan hingga 2024.
PKS Temui Gibran, Dijamu Tengkleng hingga Sate Buntel
Jajaran elite Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Solo temui Wali Kota Gibran Rakabuming Raka di Loji Gandrung, Rabu (14/9/2022).
Pertemuan itu, jajaran politikus PKS disajikan jamuan yang menggugah selera.
Kuliner khas Kota Solo seperti tengkleng jadi menu yang disiapkan oleh Gibran.
"Tadi dijamu tengkleng, sate buntel, komplit pokoknya, ada ketoprak juga," kata Ketua Majelis Pertimbangan Daerah (MPD) PKS Solo Sugeng Riyanto, kepada TribunSolo.com.
Pertemuan yang berlangsung lebih dari satu setengah jam itu membahas banyak hal.
Tapi Sugeng menegaskan inti dari pembahasan PKS dengan Gibran adalah untuk memajukan Kota Bengawan.
Tepatnya membuat Solo mampu lebih go international.
"Banyak ngobrol-ngobrol tentang bagaimana memajukan Solo, Solo bisa lebih go internasional, (bagaimana) menarik buat disinggahi wisatawan dari luar Solo dan dari luar negeri," jelasnya.
Aspek-aspek yang membuat Solo lebih ramah bagi wisatawan dibahas dalam pertemuan tersebut.
Baca juga: Siang Ini Terima PKS di Loji Gandrung, Gibran: Bahas Perda Daging Anjing hingga Kenaikan Harga BBM
Baca juga: PKS Gelar Aksi Penolakan BBM di Bundaran Gladag Solo, Sindir Pemerintahan Jokowi Pakai Keranda
Sugeng menyebut kehadiran ikon baru seperti Masjid Raya Sheikh Zayed dan Islamic Center yang tengah dibangun dapat mengakomodasi warna Islam di Kota Solo.
"Itu juga yang akan lebih memungkinkan mendatangkan banyak wisatawan dari luar Solo berduyun-duyun ke Solo," katanya.
"Bagaimana kita bisa menjadikan Solo ini makin berstandar internasional. Ketika Solo ingin wisatawan internasional berbondong-bondong ke Solo, maka kita harus siap dengan selera internasional," pungkasnya.
Aksi Kader PKS Tolak Kenaikan Harga BBM
DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Solo menggelar aksi penolakan harga BBM yang naik di Bundaran Gladag, Solo.
Para kader Partai membentangkan tulisan penolakan seperti 'Alihkan Dana IKN untuk Subsidi BBM', ' PKS Menolak Kenaikan BBM'.
Bahkan mereka juga membawa keranda bertuliskan 'Mati Nuraninya Pemimpin'.
Mengenai aksi tersebut, Ketua DPD PKS Solo, Daryono mengatakan, aksi tersebut sebagai penolakan kenaikan harga BBM di Indonesia.
"Contohnya negara tetangga malah menurunkan harga BBM, kita menaikkan itu kan aneh," kata Daryono, Jumat (9/9/2022).
Daryono menuturkan, ada pihak swasta yang bisa menjual BBM lebih murah dibanding pemerintah, hal ini menurut dia aneh.
Jadi, harga BBM memang harus turun.
Dia mengaku akan terus melakukan aksi untuk menyuarakan terkait BBM ini, sampai harganya bisa turun.
Baca juga: Rapat Paripurna DPRD Solo Diwarnai Walk Out Fraksi PKS, Pilih Ikut Aksi Tolak Kenaikan Harga BBM
Menurut Daryono, Pemerintah seharusnya mengurangi anggaran IKN daripada menaikan harga BBM.
"Kami ingin Pemerintah memiliki cara lain yang lebih kreatif daripada menaikkan harga BBM untuk menutup defisit dari APBN," ujarnya.
Mengenai keranda yang dibawa itu, ia menyebut sebagai sindiran untuk pemerintahan Presiden Jokowi.
"Itu sebagai bentuk protes terhadap pemerintah yang menaikkan harga BBM," ungkapnya.
Walk Out Rapat Paripurna
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Solo memilih untuk walk out dari rapat Paripurna dan memilih turun ke jalan untuk menolak kenaikan harga BBM.
Lima orang tersebut yakni Abdul Ghofar Ismail, Didik Hermawan, Asih Sunjoto Putro, Muhadi Syahroni, Sugeng Riyanto.
Wakil Ketua DPRD Kota Solo, Sugeng Riyanto mengatakan walk out-nya PKS lantaran saat adanya rapat Paripurna, bersamaan berlangsung aksi penolakan BBM di Bundaran Gladag, Solo.
"Bersamaan dengan rapat paripurna ada aksi disini, aksi masyarakat tidak hanya Solo bahkan juga dari luar Solo pada datang ke sini untuk menentang kebijakan pemerintah untuk menaikkan harga BBM," kata Sugeng kepada TribunSolo.com, Jumat (9/9/2022).
Sugeng menilai gerakan penolakan BBM adalah gerakan yang patut untuk didukung.
Sehingga, dirinya dan empat orang lainnya memilih untuk keluar dari rapat paripurna dan bergabung dengan para massa aksi.
"Kami merasa bahwa ini gerakan yang sangat patut untuk didukung sehingga kemudian kami memutuskan untuk keluar dari rapat paripurna dan bergabung bersama dengan massa aksi di sini," ucapnya.
Baca juga: Cerita Buruh Tani di Sragen Ambil BLT BBM: Berangkat Dibonceng Cucu, Uang untuk Beli Beras
Sugeng mengaku, rapat paripurna itu membahas mengenai Raperda tentang perubahan Anggaran APBD Tahun Anggaran 2022.
Disaat rapat tengah berjalan, Fraksi PKS melakukan interupsi dan sempat mengajak anggota dewan serta Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka mengikuti aksi menolak kenaikan BBM.
"Kami juga di sana di forum itu mengajak kepada Wali Kota yang ada disana, Wakil Wali Kota, Ketua DPRD serta kawan-kawan dari semua fraksi juga," ujarnya.
Hal tersebut dilakukan PKS lantaran mereka pernah melakukan hal yang sama yakni melakukan penolakan terhadap kenaikan BBM.
"Kebijakan menaikkan BBM pernah mereka tolak dulu ya kan dan hari ini kita mengajak mereka untuk menolak kembali jadi jangan hanya kami PKS," tegasnya.
Namun, ajakan tersebut tinggall ajakan semata, Sugeng mengungkapkan, hanya lima orang dari Fraksi PKS yang keluar dari rapat Paripurna.
"Kami sebatas ajakan ya kami akhirnya hanya berlima. aksi sudah dimulai di tengah-tengah rapat kami interupsi dan keluar,"paparnya.
Ditanya mengani respon dari pimpinan DPRD dan Wali Kota Solo, Sugeng mengatakan mereka menghargai keputusan PKS.
"Sanksi enggak ada, jadi enggak masalah," pungkasnya.
Sementara itu Ketua Frkasi PKS, Asih Sunjoto mengatakan, langkah yang diambil PKS untuk memilih aski penolakan BBM lantaran lebih urgent.
"Karena kita melihat aksi ini lebih urgent dari rapat paripurna, rapat Paripurna tinggal pengesahan saja tinggal formalitas tinggal selesai lebih baik bergabung disini," ucapnya. (*)
