Banyak Orang Tajir Kompak Jual Harley Davidson saat Kasus Mario Dandy, KPK Catat Nama-nama Penjual

TRIBUNSOLO.COM, JAKARTA -- Belakangan mendadak banyak orang kaya yang menjual motor Harley Davidson mereka di marketplace.

Hal itu sempat menimbulkan kecurigaan dari warganet hingga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turun tangan.

Kini KPK menyebut sudah menemukan beberapa nama yang secara bersamaan menjual motor Harley Davidson di marketplace.

Baca juga: Dibalik Kasus yang Jerat Anak Pejabat Pajak, Bupati Sukoharjo Tetap Ajak Masyarakat Tertib Pajak

Fenomena motor besar Harley Davidson marak dijual di marketplace ini kebetulan waktunya bersamaan kasus penganiayaan anak eks pejabat Ditjen Pajak, Rafael Alun Trisambodo yang mencuat.

Kasus itu juga menguak fakta kekayaan Rafael Alun yang dianggap tidak masuk akal.

Terlebih sang anak, Mario Dandy Satriyo, kerap pamer gaya hidup mewah di media sosial.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati sampai harus membubarkan komunitas motor gede yang berisi sejumlah pejabat Kemenkeu, Belasting Rijder.

Baca juga: Mario Dandy Diduga Sudah Rencanakan Penganiayaan Sejak Januari, Sempat Minta Pendapat ke Shane

Bendahara Negara itu meminta para pejabat unutk tak menggunakan kendaraan mewah tersebut.

Kini Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan menyatakan pihaknya tengah mengamati fenomena penjualan massal motor gede atau moge Harley Davidson tersebut.

"Kalau dibilang jual massal ya kita pasti amati kalau ada namanya," terang Pahala dalam konferensi pers di gedung Merah Putih KPK, Rabu (1/3/2023).

Pahala lantas menyebut daftar nama-nama orang yang menjual Harley Davidson secara massal telah diserahkan ke Inspektorat Kemenkeu.

Baca juga: Sejak 2019, KPK Ternyata Sudah Cium Kejanggalan Harta Pejabat Pajak Rafael Alun, tapi Terkendala

"Tapi, sebenarnya namanya sudah kita kumpulin," ujarnya melanjutkan.

KPK meminta Kemenkeu untuk memeriksa pegawainya terkait nama yang telah diserahkan lembaga antikorupsi tersebut.

"Sore ini (kemarin) kita bawa ke Irjen Kemenkeu untuk dicarikan ada enggak, ada enggak nama pegawainya," kata Pahala.

Tak hanya dengan Kemenkeu, KPK juga bekerja sama dengan Samsat dari kepolisian dan mengantongi data-data yang berkaitan dengan impor motor gede itu.

"Oleh karena itu, sebelum kita cari ke sana, kan kita cari dulu yang paling sederhana, nama BPKB," ujar Pahala.

(*)