Rapat Tiga Pilar PDIP, Gibran hingga FX Rudy Hadir : Penundaan PBB Jadi Bahasan

Laporan Wartawan TribunSolo.com, Adi Surya Samodra

TRIBUNSOLO.COM, SOLO - Rapat tiga pilar berlangsung di kantor sementara DPC PDI Perjuangan (PDIP) Kota Solo, Senin (6/3/2023) malam. 

Rapat itu dihadiri Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka, Wakil Wali Kota Solo Teguh Prakosa, Ketua DPRD Kota Solo Budi Prasetyo, Ketua Fraksi PDIP DPRD Kota Solo YF Sukasno, dan Ketua DPC PDIP Kota Solo FX Hadi Rudyatmo. 

Rapat tiga pilar menjadi salah satu sarana bagi PDIP untuk melakukan evaluasi dan memberi masukan terhadap pemerintahan Gibran-Teguh. 

"Ada masukan-masukan yang bisa segera direalisasikan karena mas wali dan mas wakil ini petugas partai yang diusung PDIP menjadi wali kota dan wakil wali kota," ucap Rudy. 

"Kebijakan pemerintah itu berasal dari kebijakan partai yang dirumuskan dari anak ranting, ranting, PAC sampai dengan DPC," papar dia. 

"Jadilah, yang namanya kebijakan politik yang muaranya dari aspirasi rakyat yang dirumuskan jadi kebijakan politik," tambahnya. 

Rudy mengungkapkan, hal yang berkaitan dengan Kartu Indonesia Sehat (KIS) PBI APBD menjadi salah satu masukan yang disampaikan dalam rapat tiga pilar. 

Terlebih, ada hal yang baru berkaitan dengan kartu tersebut, salah satunya tidak dikeluarkan bentuk fisik. 

"KIS PBI APBD tidak dikeluarkan dengan kartu, hanya menggunakan KTP bisa dilayani BPJS," ujar Rudy.

Baca juga: Gaya Parenting Gibran & Selvi : Bolehkan Jan Ethes dan La Lembah Cerita Apa Saja, Cegah Anak Takut

"Seusia saya masih bisa memahami hal itu, namun yang sudah sepuh-sepuh kalau belum memegang kartu hijau belum puas," tambahnya.

Oleh karenanya, Rudy mengharapkan Pemerintah Kota (Pemkot) Solo bisa segera mensosialisasikan terkait itu.

"Mohon dari Pemkot mengumumkan bagi warga masyarakat dapat KIS PBI APBD ini diinformasikan ke masyarakat secara langsung," tutur dia.

Selain itu, masalah kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang sempat terjadi beberapa waktu lalu sebelum akhirnya ditunda turut jadi bahasan. 

Keputusan tersebut mendapat reaksi keras dari sejumlah warga dan fraksi DPRD Kota Solo.