Menkeu Singgung Soal Pemanfaatan Dana Stunting, di Wonogiri Jekek Pastikan Sesuai Sasaran

Laporan Wartawan TribunSolo.com, Erlangga Bima Sakti

TRIBUNSOLO.COM, WONOGIRI - Beberapa waktu lalu, Menkeu Sri Mulyani menyoroti penggunaan dana stunting sebesar Rp 77 miliar, yang mana hanya separo yang dirasakan manfaatnya oleh para ibu hamil.

Menanggapi hal itu, Bupati Wonogiri, Joko Sutopo, memastikan anggaran stunting di Wonogiri sesuai peruntukannya.

Menurutnya anggaran penanganan stunting yang disalurkan dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) sekitar Rp 16 miliar.

"Untuk alat antropometri sekitar Rp 9 miliar dan untuk PMT (pemberian makanan tambahan) sekitar Rp 7 miliar," jelasnya, kepada TribunSolo.com.

Alat antropometri di posyandu menurutnya akan diperbarui sesuai standar yang ada.

Sementara itu PMT diberikan agar asupan gizi bayi terpenuhi.

Jekek, begitu juga dia disapa menilai anggaran Rp 16 miliar itu bisa dirasakan manfaatnya.

Dia memastikan pihaknya tidak mungkin melakukan kegiatan yang tak sesuai peruntukannya.

Baca juga: Rakerda, Bupati Sri Mulyani Instruksikan Seluruh Pihak Keroyok & Fokus Turunkan Stunting di Klaten

"Kalau ada yang buat untuk pagar, menurut saya, jangan berspekulasi dong. Kalau ada yang seperti itu ya diproses," ujar Jekek.

Jekek juga menyinggung beberapa waktu lalu pihaknya sempat mempertanyakan soal data jumlah stunting di Wonogiri yang berbeda jumlahnya karena alat ukur yang berbeda.

Alat itu adalah Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (e-PPBGM) dan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) dari Kementerian Kesehatan. 

Dia mencontohkan, angka stunting Wonogiri dari data E-PPBGM sekitar 10,07 persen.

Sementara angka stunting Wonogiri yang dihasilkan dari SSGI mencapai 18 persen.

"Satu sisi, kita secara lokal melakukan timbang badan serentak. Dari hasil itu, angka stuntingnya tinggal 8 persen," kata Jekek.

Dia menambahkan berdasarkan aplikasi penghitungan stunting dari Pemkab angka stunting di Wonogiri tinggal 8 persen. Itu juga sudah mendeteksi bumil yang memiliki resiko, termasuk status bumil saat melahirkan. (*)