Janji Bupati Karanganyar Juliyatmono,Akan Menata Fasilitas Difabel di Dunia Pendidikan dan Puskesmas

"Sebenarnya Pemda sudah menyiapkan lahan untuk gedung SDLB, namun tak segera direspons Pemprov, dari SDLB, juga sebenarnya mengirimkan GPK ke SD-SD yang membutuhkan, tapi sekarang oleh Pemprov ditarik," kata Yopi.

Sementara itu Kepala Dinsos Karanganyar, Sugeng Raharto menjelaskan ada terdapat 4.937 disabilitas tersebar di 17 kecamatan.

Guna mendukung kemandiriannya, pihaknya berupaya menjamin hak-haknya sesuai UU No 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Ia menyadari belum semua kebutuhan disabilitas dipenuhi pemerintah.

"Tahun ini sudah diterbitkan Perbup tentang Penyandang Disabilitas, dari sisi penganggaran disiapkan sesuai kemampuan daerah, berupa pelatihan kerja dan bantuan sosial," kata Sugeng.

"Kami juga berkoordinasi ke Pemprov serta pusat untuk membantu perorangan maupun lewat organisasi," ujar ucap Sugeng.

Komisioner Komnas Disabilitas Fatimah Asri Muthmainah mengaku telah menjalin kerjasama penyediaan GPK dari lulusan universitas, satu satunya UMS.

Fatimah mengatakan para tenaga pendidik ini sangat dibutuhkan bagi kalangan disabilitas usia dini.

Sebab, tak semua kalangan tersebut mengenyam pendidikan layak.

"Jumlah disabilitas di Indonesia sekitar 25 juta jiwa, hanya 30 persen tamat SD, sedangkan 2,87 persen bisa melanjutkan ke perguruan tinggi," kata Fatimah.

"Ketidaksiapan sekolah menerima penyandang disabilitas membuat jurang semakin lebar, juga ketidakmampuan anak mengakses ke fasilitas inklusi yang biasanya jauh dari rumah," pungkas Fatimah

Para pejabat dihadirkan di sana dari Dinas Kesehatan Kabupaten (DKK), Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud), Dinas Sosial, Dinas Perdagangan Perindustrian dan Tenaga Kerja, Disparpora, Disdukcapil dan Dinas KB Kabupaten Karanganyar.

Ormas yang membidangi disabilitas menjadi audiens dalam forum tersebut. (*)