Janji Bupati Karanganyar Juliyatmono,Akan Menata Fasilitas Difabel di Dunia Pendidikan dan Puskesmas

Laporan Wartawan TribunSolo.com, Mardon Widiyanto

TRIBUNSOLO.COM, KARANGANYAR - Fasilitas pendidikan inklusi bagi anak disabilitas di Kabupaten Karanganyar masih dirasa kurang ideal.

Selain penyediaan guru pendamping khusus (GPK) yang minim, pelayanan terapi bagi anak disabilitas di puskesmas belum maksimal.

Hal itu disampaikan dalam forum diskusi yang dipimpin Komisi Nasional Disabilitas di rumah dinas bupati Karanganyar, Selasa (28/3/2023).

Bupati Karanganyar Juliyatmono mengakui bakal banyak evaluasi di bidang pendidikan berkat masukan dalam forum tersebut.

"Terkait penyediaan GPK, itu perlu kebijakan pusat, menyiapkan guru harus rekrutmen, namun apapun itu, gagasannya sangat bagus agar disabilitas ikut membangun Karanganyar," kata Juliyatmono kepada TribunSolo.com.

Juliyatmono pun berencana akan menata kembali layanan di puskesmas bagi penyandang disabilitas.

Hal ini agar masyarakat penyandang disabilitas di Kabupaten Karanganyar dapat menerima layanan dengan baik.

"Komnas Disabilitas ini lembaga baru, mereka roadshow agar dapat sebanyak mungkin masukan," kata Juliyatmono.

Ketua Forum Komunikasi Buah Hati Intanpari, Hardiyanto mengungkapkan tak semua puskesmas di Kabupaten Karanganyar memiliki fasilitas keterapian penyandang disabilitas, terutama untuk disabilitas anak.

Dia menuturkan, fasilitas kesehatan yang memiliki layanan tersebut seperti puskesmas juga kurang maksimal menerapkan layanan itu.

"Terapi anak di fasilitas swasta mahal, kami mencari layanan milik pemerintah, di Karanganyar, enggak semua puskesmas melayani itu, adapun juga kurang maksimal penanganannya," kata Hardi di hadapan komisioner Komnas Disabilitas.

Baca juga: Sosok Pengisi Kursi Kosong DPRD Karanganyar yang Ditinggalkan Rohadi : PKS Tunjuk Sri Hartono

Baca juga: Pembangunan Gedung Dispora Karanganyar Dimulai, Juliyatmono Sebut untuk Dukung Bidang Pariwisata

Belum semua fasilitas pendidikan inklusi di sekolah formal milik pemerintah memiliki layanan untuk anak disabilitas juga diakui Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Karanganyar.

Yopi Eko Jatiwibowo menyebut seluruh SDN dan SMPN belum berstatus inklusi dan meski demikian, sekolah wajib menerima calon peserta didik baru dari kalangan disabilitas.

"Kami memang tidak menunjuk SD tertentu agar menyandang status inklusi, Namun apabila ada anak disabilitas ingin bersekolah, kita merekomendasi ke SD terdekat yang memiliki GPK," ungkap Yopi.