Lima Dinas di Sragen Dapat Sorotan dari DPRD, Diungkapkan saat Bahas LKPJ Bupati Tahun Anggaran 2022

Laporan Wartawan TribunSolo.com, Septiana Ayu Lestari

TRIBUNSOLO.COM, SRAGEN - Panitia Khusus (Pansus) II DPRD Kabupaten Sragen telah merampungkan pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Sragen tahun anggaran 2022.

LKPJ merupakan laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten Sragen kepada DPRD Kabupaten Sragen yang berisi hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menyangkut pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Sragen selama 1 tahun anggaran.

Hasil pembahasan LKPJ tersebut disampaikan oleh Pansus dalam rapat paripurna yang digelar pada Jumat (14/4/2023).

Hasil pembahasan Pansus terhadap LKPJ Bupati Sragen tahun anggaran 2022 disampaikan oleh Hariyanto, S.Pt.

Di depan Bupati dan Wakil Bupati Sragen, serta jajaran Kepala OPD Kabupaten Sragen, Hariyanto menyampaikan dua hal berisi catatan dan rekomendasi. 

Hal pertama yakni catatan dan rekomendasi yang bersifat umum.

"Kinerja Kepala Daerah Kabupaten Sragen dalam menyelenggarakan pemerintah daerah dan memberikan pelayanan publik kepada masyarakat telah mendapatkan penghargaan-penghargaan dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi," ucap Hariyanto. 

"Hal tersebut bisa menjadi bukti adanya pengakuan yang valid yang legal terhadap penyelenggaraan pemerintahan oleh kepala daerah," tambahnya. 

Pansus juga menyampaikan prestasi tersebut perlu dipertahankan dan ditingkatkan kembali, meskipun penghargaan bukan satu-satunya alat ukur dalam pencapaian kinerja kepala daerah.

Pansus berharap agar Pemerintah Kabupaten Sragen terus melakukan terobosan baru.

Baca juga: Rapat Paripurna DPRD Sragen : Pansus Sampaikan Hasil Pembahasan LKPJ Bupati Tahun Anggaran 2022

Selain itu, Pansus merekomendasikan agar pemerintah daerah Kabupaten Sragen untuk melengkapi peraturan perundang-undangan yang menjadi daerah, baik sebagai payung hukum, peraturan kinerja, maupun sebagai pedoman pelaksanaan perangkat daerah, melalui Peraturan Bupati. 

Hal tersebut dapat dilakukan, guna meminimalisir perbedaan persepsi, antara DPRD, Pemkab, dan pihak ketiga.

Kemudian, Pansus meminta agar simpanan anggaran tahun 2022 pada kas daerah senilai Rp 264.381.424.230 yang sangat besar, untuk diminimalisir pada tahun depan.

Pansus juga menyampaikan ucapan terimakasih kepada tenaga kesehatan, terutama yang bertugas di Puskesmas yang telah bersedia meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.