Benarkah Luhut Usulkan Ahok jadi Cawapres Anies Baswedan? Ini Jawaban Surya Paloh

TRIBUNSOLO.COM - Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, merespons isu terkait pertemuannya dengan Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan beberapa waktu lalu.

Setelah pertemuan Surya Paloh dan Luhut itu berlangsung, muncul rumor rencana menduetkan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok mendampingi bakal capres Anies Baswedan di Pilpres 2024.

Namun Surya Paloh membantah rumor tersebut.

Baca juga: PKS Solo Yakini Koalisi Perubahan Tetap Solid Dukung Anies Baswedan : Mundur Sama Dengan Bunuh Diri

Menurutnya, tidak ada penawaran dari Luhut kepada dirinya agar Anies dipasangkan dengan Ahok di pesta demokrasi nanti.

"Sejujurnya enggak ada (penawaran dari Luhut untuk Ahok dampingi Anies). Luhut becanda, terlalu serius menganggap beginian, kena candaan. Bagus ada canda, enggak terlalu serius," ujar Surya Paloh di DPP Partai Nasdem, Jakarta Pusat, Kamis (11/5/2023). 

Ia justru mengatakan bakal mempertimbangkan dari seluruh pihak bagi siapapun yang memberikan masukan ihwal bakal cawapres Anies di pesta demokrasi nanti. 

"Semua dipertimbangkan kalau ada kepentingan nasional itu di atas partai," katanya.

"Kita mencapreskan Anies karena kita anggap sejalan dengan kepentingan nasional," tuturnya, menegaskan.

Baca juga: DPD PKS Kota Solo Yakin Koalisi Tetap Solid Usung Anies Baswedan, Ini Alasannya

Dalam pengakuannya, Luhut membenarkan dia mengusulkan nama cawapres Anies ke Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh saat bertemu di Wisma Nusantara, Jakarta, Jumat (5/5/2023).

"Pak surya tanya (soal cawapres Anies) ya saya jawab. Ya kan saya ditanya ya saya jawab," kata Luhut seusai pertemuan.

Meski demikian, Ketua Dewan Penasihat Partai Golkar itu enggan mengungkapkan siapa nama cawapres yang diusulkannya.

"Saya enggak perlu cerita sama kamu (nama cawapresnya)," ujar Luhut seperti dikutip dari Tribunnews.com. 

Menurut Luhut. dalam pertemuan tersebut dirinya bersama Surya Paloh agar Pemilu 2024 harus damai meski ada perbedaan.

"Kami sepakat semua harus damai, karena itu kepentingan republik. Ada perbedaan-perbedaan ya itu hal yang wajar," ucapnya.

(*)