Harga Minyak Mentah Anjlok, Kenapa Harga BBM Pertalite dan Solar Tidak Turun? Begini Jawaban Ahok

TRIBUNSOLO.COM - Komisaris Utama PT Pertamina Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok memberikan penjelasan kenapa Pertamina tidak menurunkan harga BBM saat harga minyak mentah dunia juga sedang turun. 

Ahok menyebut saat ini Pertamina menjual BBM subsidi dan BBM non subsidi.

Untuk BBM subsidi yakni Pertalite dan Solar, harganya sudah ditetapkan pemerintah yang membuat Pertamina tak bisa mengubah harganya.

Baca juga: Banyak Pengusaha Pertashop Merugi karena Kalah dari Pertamini, Kini Minta Diizinkan Jual Pertalite

Kondisi berbeda untuk BBM non subsidi yang mengikuti pergerakan harga minyak dunia, serta mempertimbangkan pula arus kas Pertamina. 

Ahok menjelaskan, Pertalite subsidi dari pemerintah Rp1.100 per liter.

Namun, saat harga minyak dunia naik, jumlah subsidi itu tidak ditambah.

Otomatis Pertamina harus "nombok" agar tetap bisa menjual Pertalite Rp10.000.

"Kan kita jual minyak, orang suka salah paham. Saya koreksi soal subsidi nih, supaya masyarakat paham."

"Kita kan ditentukan Rp 1.100, ketika harga minyak lagi tinggi, pemerintah kan enggak naikin minyak, Pertamina tuh nombok. Itu kalau lihat arus kasnya Pertamina, merah semua," kata Ahok kepada wartawan di Gedung Kementerian BUMN, Jakarta, Selasa (18/7/2023).

Baca juga: Kasus Penimbun Pertalite di Karanganyar: Pegawai SPBU Tak Tahu karena Pelaku Mengisi di Tangki Mobil

Menurut Ahok, Pertamina tidak mengambil untung besar dari penjualan BBM.

Karena Pertamina juga mengemban tugas dari negara untuk menyediakan BBM dengan harga terjangkau. 

"Terus kenapa minyak turun (BBM Pertamina) enggak turun (harganya)? Karena bandingin swasta, waktu naik kan kita enggak naikin, dan waktu turun, itu kita jual minyak di SPBU, ambil untung udah paling tipis karena memang tugas pemerintah," tutur mantan Gubernur DKI Jakarta itu. 

Pertamina sendiri saat ini sudah melakukan upaya lain untuk menyehatkan keuangan perusahaan.

Yakni melalui efisiensi dan optimalisasi biaya atau cost optimization. 

Di antaranya dengan menerapkan digitalisasi yang terintegrasi dalam proses bisnis dari hulu hingga hilir.

Ahok menyebut, Pertamina bisa hemat Rp 3,27 miliar dollar AS dalam tiga tahun atau sepanjang 2021-2022. 

"Jadi Pertamina untung itu karena optimalisasi biaya sebetulnya," ujarnya. 

Baca juga: Anies Heran Selalu Ditanya soal Pembangunan IKN : Kenapa Bukan Pangan Murah atau Subsidi BBM?

Pengehematan lainnya yang dilakukan Pertamina adalah tidak lagi menyewa gedung untuk kantor para pegawai dan memindahkan mereka ke aset properti Pertamina. 

"Kalau tidak mau bebankan minyak ke masyarakat, ya jelas lakukan penghematan. Penghematan paling nyata tuh ya pindahin kantor," ucap Ahok. 

"Ngapain kamu punya rumah, rumah kamu dibiarin, didudukin penghuni tidak berhak, terus kamu sewa rumah, lucu enggak? Kamu kerjanya deket rumah kamu dong. Itu saja logikanya," ujarnya. 

Pertamina memang menyewa sejumlah bangunan di Jakarta untuk kantor mereka.

Lantaran lokasi kantor pusat di Gambir tidak bisa menampung semua pegawai.

Salah satu bangunan yang disewa adalah Sopo Del Tower di Mega Kuningan, Jakarta Selatan.

Gedung itu merupakan milik Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan. 

Tapi untuk bangunan kantor pusat di kawasan Gambir, Pertamina pastikan gedung itu adalah aset perusahan sehingga tidak perlu menyewa. 

“Klarifikasi, kantor pusat Pertamina di wilayah Gambir merupakan aset Pertamina Group. Artinya milik Pertamina, jadi Pertamina Group tidak sewa. Mungkin informasi yang beredar ketika disebut Pertamina sewa, langsung diasosiasikan ke Gedung Pertamina di Gambir,” kata VP Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso saat dikonfirmasi Kompas.TV, Selasa (18/7/2023).

Sebelumnya beredar kabar jika Pertamina menggelontorkan dana Rp328 miliar untuk menyewa gedung kantor, termasuk kantor pusat di kawasan Gambir. 

“Memang benar Pertamina Group ada melakukan sewa gedung untuk menampung kebutuhan kantor yang tidak tertampung di Pertamina Group. Lokasi gedung yang disewa ada di beberapa tempat di Jakarta,” ujarnya.

(*)