Megawati Usul KPK Dibubarkan, Presiden Jokowi Tak Sepakat : Sistemnya Bagus Ada OTT Tiap Bulan

TRIBUNSOLO.COM - Ketua Dewan Pengarah Badan Pembina Ideologi Pancasila (BPIP) Megawati Soekarnoputri mengusulkan agar  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dibubarkan.

Usulan Megawati ini pun menuai pro dan kontra di kalangan masyarakat.

Presiden Joko Widodo bahkan sampai merespons usulan pembubaran KPK itu.

Baca juga: Amien Rais & Rizal Ramli ke KPK, Tanyakan Kasus Dugaan Pencucian Uang & KKN, Gibran Siap Dipanggil

Jokowi mengatakan, keberadaan lembaga tersebut sudah bagus sehingga tak perlu dibubarkan.

"Ya, lembaganya kan bagus, sistemnya sudah bagus, tiap bulan ada OTT (operasi tangkap tangan)," ujar Jokowi saat meninjau Pasar Brahrang, di Kota Binjai, Sumatera Utara, Jumat (25/8/2023).

Kendati demikian, Jokowi mengaku masih perlu dilakukan evaluasi agar ke depan lembaga anti rasuah itu semakin baik dalam pemberantasan korupsi.

"Ya, mesti ada yang perlu dievaluasi, perlu diperbaiki, semua lembaga pasti ada kekurangannya. Itu yang harus diperbaiki, dievaluasi," tutup Jokowi.

Baca juga: Cari Bukti Dugaan Korupsi Proteksi TKI, 2 Jam KPK Geledah Ruangan Unit Pekerja Migran Indonesia

Adapun pernyataan Megawati mencuat saat menjadi pembicara di acara Sosialiasi Buku Teks Utama Pendidikan Pancasila Jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, di The Tribrata Jakarta, Senin (21/8/2023).

"Saya sampai kadang-kadang bilang sama Pak Jokowi, 'sudah deh bubarkan saja KPK itu Pak, menurut saya enggak efektif'," kata Megawati.

Dalam pidatonya, Megawati mengaku gemas dengan penegakan hukum di Indonesia yang menurutnya tidak berjalan dengan baik.

Ketua umum PDI Perjuangan (PDIP) ini ragu korupsi bakal hilang di Indonesia meskipun sudah ada KPK.

"Lihat noh rakyat yang masih miskin, ngapain kamu korupsi akhirnya masuk penjara juga, bohong kalau enggak kelihatan, persoalannya penegak hukumnya mau tidak menjalankan hukum di Indonesia ini yang sudah susah payah saya buat," kata Megawati.

Megawati pun merasa miris karena pemerintah tetap memungut pajak dari warga dengan dalih kewajiban untuk negara.

(*)