Pengamat Soroti Pemanggilan Cak Imin oleh KPK: Kalau Menolak Cawapres Anies Diduga Tidak Jadi Target

Artinya informasi sudah bocor bahwa Muhaimin Iskandar akan dijadikan calon wakil presiden untuk mendampingi Anies Baswedan. 

"Hal itu harus di-stop dengan memberi shock terapy kepada Muhaimin Iskandar dan publik," imbuhnya.

Keempat, pasca Undang-undang KPK diubah, posisi KPK di bawah Presiden. 

Baca juga: Cak Imin Bantah Ada Dalang di Balik Ia Jadi Cawapres Anies Baswedan, Sebut SBY Salah Terima Info

Dengan demikian, KPK dinilai Musni Umar tidak lagi independen seperti pada awal didirikan di awal reformasi, sehingga sulit dihindari intervensi politik.

"Kelima, KPK sejatinya seperti Kejaksaan Agung RI yang stop melakukan penyelidikan dan penyidikan kasus korupsi menjelang pemilu 2024 untuk menghindari tuduhan bahwa hukum telah menjadi alat politik," jelasnya

Dirinya pun menilai pemanggilan Cak Imin tidak terkait erat dengan kepentingan politik akan sulit dibantah.

"Kalau Muhaimin Iskandar menolak untuk dijadikan calon wakil presiden Anies Baswedan, diduga keras tidak akan dijadikan target penyelidikan," tulis Musni Umar.

"Itu sebabnya para ketua umum partai politik selain Surya Paloh tidak berani mencalonkan atau dicalonkan menjadi calon presiden atau calon wakil presiden tanpa restu presiden Jokowi," bebernya.

Namun, lanjutnya, keberanian Surya Paloh mencapreskan Anies Baswedan menjadikan Johny G. Plate selaku Sekjen Partai NasDem sebagai tumbal dengan dalih pemberantasan korupsi.

"Pertanyaannya, apakah keberanian Muhaimin Iskandar menjadi calon wakil presiden Anies Baswedan akan menjadi tumbal politik berikutnya atas nama pemberantasan korupsi?" tanya Musni Umar.

"Kita berdoa tidak terjadi. Politik cawe-cawe bisa menjadi kenyataan bila publik diam. Wallahu a'lam bisshawab," tutupnya.

(WartaKota)