Kenaikan UMK 2024 Diprediksi Tak Sampai Rp100 Ribu, PP 51 Tahun 2023 Dituding Jadi Biang Keladi

Laporan Wartawan TribunSolo.com, Tri Widodo

TRIBUNSOLO.COM, BOYOLALI - Kenaikan upah minimum Kabupaten (UMK) Boyolali 2024 diprediksi tak akan sampai Rp 100 ribu.

Aturan mainnya besar kenaikannya sudah ada. Tertuang dalam peraturan pemerintah (PP) 51 tahun 2023 yang baru keluar 10 hari lalu.

Mau berdebat sampai berdarah-darah dengan pengusaha juga tak akan ada gunanya. Rumus penghitungannya sudah ditentukan di PP ini.

Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Federasi Kesatuan Serikat Pekerja Nasional (FKSPN) Boyolali, Wahono menolak PP tersebut dalam penentuan UMK 2024.

Sebab, menurutnya PP tersebut bertentangan dengan Undang-undang dasar 1945.

Dalam pasal 27, ayat 2 warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Apalagi UU nomor 13 tahun 2003 yang masih dipakai hingga saat ini masih berlaku, yang berbunyi setiap pekerja berhak untuk mendapatkan kehidupan yang layak.

"Frasa dalam undangan-undangan itu masih tertulis, tetapi ruhnya sudah hilang," katanya usai rapat dewan pengupahan Boyolali di Aula Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja (Dinkopnaker) Boyolali, Senin (20/11/2023).

Karena memang lanjutnya, kehidupan layak itu tak bisa ditentukan dengan rumus-rumus.

Baca juga: Rencana Rapat Dewan Pengupahan Jelang Penetapan UMK Karanganyar 2024, Dinas: Insyaallah, Hari Selasa

Kehidupan layak itu harus sesuai dengan kebutuhan riil buruh. Kebutuhan buruh ini bisa diketahui dari survei.

Dengan menggunakan pedoman aturan survei hidup layak (KHL), KSPN Boyolali sudah melakukan survei.

Hasilnya, dalam sebulan setiap buruh itu membutuhkan penghasilan Rp 3.256.213.

"Itu untuk (Buruh ) lajang. Apalagi kalau kita hitung anak satu, anak dua dan kebutuhan keluarga," jelasnya.

Wahono mengaku selama menjadi aktivis buruh, hanya pada kurun tahun 2005 sampai 2016 dimana saat itu, upah ditentukan dengan KHL yang ditambah pertumbuhan ekonomi dan inflasi.