Mediasi Masalah di Desa Ketos Wonogiri Deadlock, Pelayanan Masih Dilakukan di Kecamatan Paranggupito

Laporan Wartawan TribunSolo.com, Erlangga Bima Sakti

TRIBUNSOLO.COM, WONOGIRI - Hampir tiga pekan lamanya, pelayanan di Desa Ketos, Kecamatan Paranggupito dipindahkan ke kantor kecamatan buntut permasalahan antara Kades-Perangkat Desa.

Diketahui, Bupati Wonogiri, Joko Sutopo meminta pelayanan Desa Ketos dipindah ke Kantor Kecamatan Paranggupito sejak 20 Desember 2023 lalu.

Bupati mengamini hingga saat ini mediasi permasalahan di Desa Ketos buntu. Menurutnya ada kurangnya transparani dari pihak-pihak bersangkutan.

"Walaupun tidak ideal menjamin dulu pelayanan masyarakatnya tidak terganggu," kata dia, Rabu (10/1/2024).

Menurut pria yang akrab disapa Jekek itu, pihaknya akan memastikan permasalahan di Desa Ketos benar-benar clear sebelum mengembalikan pelayanan masyarakat ke kantor desa.

Jekek menyebut jika permasalahan belum terurai tapi pelayanan kembali dilakukan di desa, akan menimbulkan suasana yang kaku.

"Sekaligus memberikan evaluasi pada yang bersangkutan. Isin opo ora ngono kira-kira, ya kan?", ujar Jekek.

Dia menilai permasalahan tidak akan selesai jika pihak-pihak bersangkutan tidak transparan. Seharusnya semua pihak duduk bersama dan saling terbuka.

Dia menjelaskan bakal mengambil langkah-langkah untuk mengurai apa yang menjadi permasalahan di Desa Ketos. Menurutnya yang awalnya hanya masalah sikap, kini menurutnya muncul masalah lain.

Baca juga: Cegah Kejadian Seperti Bripda X Terulang, Polres Wonogiri Bakal Lakukan Hal Ini

Baca juga: Masalah Desa Ketos Wonogiri Belum Rampung, Bupati Jekek Sebut Kurang Ada Transparansi saat Mediasi

"Iya (ada masalah lain). Kemarin saya minta datanya, minta dokumen poin-poin yang menjadi persoalan apa, baru nanti kita sampaikan," kata Jekek.

Jekek tak menutup kemungkinan akan turun langsung memediasi permasalahan di Desa Ketos, yang sebelumnya mediasi dilakukan oleh Dinas PMD dan Camat.

"Iya kalau ini langsung (turun). Biar tidak ada spekulasi-spekulasi. Saya yang kesana," imbuhnya.

"Nanti saya turun biar masing-masing pihak berani menyajikan datanya. Kalau perlu berkantor di sana," imbuh Jekek.

Saat disinggung apakah akan memberikan deadline kedua penyelesaian masalah di Desa Ketos, Jekek menyebut pihaknya akan meminta dokumen-dokumen yang menjadi persoalan.