Tak Terpengaruh Keputusan DKPP, Gibran Tetap Jadi Cawapres di Pemilu 2024

Putusan ini memutus Ketua KPU Hasyim Asy’ari melanggar kode etik karena menerima pendaftaran Gibran.

Padahal, saat itu masih berlaku PKPU No 19 tahun 2023 yang menyatakan syarat capres-cawapres minimal berusia 40 tahun.

Baca juga: Sinyal Merah Politik Nasional, Akademisi Kritik Jokowi, Cak Imin Khawatir Ada Vonis Rakyat

“Ini membuat legitimasi Mas Gibran semakin menurun. Karena ada 2 lembaga yang mengatakan proses pencalonannya itu bermasalah,” tutur Agus.

KPU baru menerbitkan PKPU terkait syarat usia capres/cawapres pada 3 November 2024 melalui PKPU No 23 tahun 2023.

Peraturan ini didasarkan pada putusan MK nomor 90 yang menyatakan capres cawapres dapat berumur kurang dari 40 tahun asalkan pernah menjabat kepala daerah.

Sementara itu, peraturan ini tidak bisa berlaku ke belakang melainkan ke depan.

Ini sudah kedua kalinya proses pencalonan Gibran bermasalah secara etik.

Baca juga: Fadil Jaidi Dukung Paslon 1, Bahagia Bagikan Momen Bersama Anies Baswedan dan Keluarga

Sebelumnya Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) memutus Ketua MK Anwar Usman terlibat konflik kepentingan saat memutus perubahan batas usia capres cawapres.

“Putusannya sah tapi cara melakukannya tidak benar. Dua lembaga yang mengatakan proses pencalonan Mas Gibran secara legitimasi moral tidak sah,” ungkap Agus Riewanto.

Meski begitu, sejauh ini pencalonan Gibran masih dinyatakan sah secara hukum.

Pelanggaran etik tidak memiliki implikasi langsung pada produk hukum yang telah dibuat.

“Karena pelanggaran kode etik itu bukan hukum, produk KPU tentang pencalonan Gibran tetap sah sampai hari ini. Yang dihukum perbuatan membuat kebijakannya itu. Tapi kebijakannya tetap berlangsung,” jelasnya. (*)

(*)