Maklumat Super Semar, Mahasiswa Kecewa Demokrasi Tanpa Etika, UNS Sebut Bagian Kebebasan Berpendapat

"Agar penjaga ilmu pengetahuan tidak tinggal diam ketika ilmu pengetahuan ternodai,” imbuhnya.

Isi Lengkap Maklumat Super Semar

Berikut isi lengkap Maklumat Super Semar UNS Solo : 

Telah terjadi krisis kebangsaan dalam kondisi politik nasional di Pemilu 2024 yang diakibatkan oleh kesewenang-wenangan, ketidakadilan, dan ketidakpedulian terhadap standar etika tertinggi. Tindakan-tindakan untuk melanggengkan kekuasaan telah mengkhianati demokrasi yang seharusnya menjadi sistem untuk memerdekakan manusia. Pengabaian kepentingan umum demi keuntungan segelintir pihak telah mencela Pancasila yang seharusnya menjadi pedoman hidup manusia Indonesia.

Pada era pergerakan, Surakarta telah menjadi marwah bagi tumbuhnya kebangsaan Indonesia melalui Budi Oetomo, Sarekat Islam, Insulinde, dan elemen pergerakan lainnya di Surakarta yang menjadi aktor-aktor pejuang dalam menentang kesewenangan penjajah. Dengan demikian, kami sebagai penerusnya sangat memiliki kewajiban untuk menjaga marwah nilai-nilai kebangsaan Indonesia dengan menentang 'para penjahat demokrasi dan Pancasila saat ini. Para penjahat ini merupakan pejabat publik yang mengangkangi konstitusi, melakukan pernyataan kontradiktif mengenai netralitas kampanye, melakukan keberpihakan terhadap salah satu pasion demi keluarga dan kroninya, serta menggunakan kekuasaannya untuk mewujudkan kepentingannya yang jauh dari nilai persatuan Indonesia dan keadilan sosial.

Di sisi lain, Universitas Sebelas Maret sebagai tempat insan cendekia memiliki kewajiban untuk bertanggung jawab pada masyarakat berdasarkan ilmu, tidak diam atas ketidakbenaran, dan tidak tunduk pada kekuasaan. Universitas Sebelas Maret harus tegak lurus dengan benar-benar menunjukkan sikap sebagai kampus benteng Pancasila.

Oleh karena demokrasi telah terkhianati dan Pancasila telah tercela untuk kepentingan segelintir pihak dalam Pemilu 2024, kami, mahasiswa/sivitas akademika Universitas Sebelas Maret Kampus Benteng Pancasila, menyatakan:

1. Kecewa atas keberjalanan demokrasi yang tidak dapat menjunjung tinggi etika dan prinsip-prinsip hukum yang didasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

2. Mendesak seluruh lembaga yang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilu 2024 agar menegakkan independensi dan didasarkan pada prinsip luber jurdil.

3. Menuntut Presiden dan semua pejabat pemerintahan untuk tidak melakukan politisasi maupun personalisasi bantuan sosial dan tidak terlibat dalam tim sukses atau tim kampanye pasangan calon.

4. Menuntut agar semua ASN, pejabat pemerintah, TNI dan Polri terbebas dari paksaan memihak salah satu paslon.

5. Kecewa atas segala sikap maupun tudingan yang memposisikan kampus yang telah bersuara berdasarkan pada standar etika dan keilmuan sebagai politik partisan.

(*)