Terungkap Alasan Prabowo Evaluasi Subsidi BBM dan Elpiji 3 Kg untuk Makan Siang Gratis, Ini Kata TKN

TRIBUNSOLO.COM - Baru-baru ini kabar calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka mencanangkan program makan siang gratis bila ketika dilantik sebagai presiden dan wakil presiden kembali menjadi sorotan.

Kabar ini mencuat setelah Prabowo-Gibran disebut bakal memangkas subsidi energi seperti bahan bakar minyak (BBM) dan gas elpigi 3kg untuk program makan siang gratis.

Baca juga: Prabowo Unggul Tapi Perolehan Suara Gerindra di Pileg Urutan Ketiga, Para Caleg Dinilai Terlena

Terkait kabar ini, Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Eddy Soeparno mengklarifikasi pernyataannya ketika wawancara dengan salah satu media asing soal subsidi BBM dan gas elpigi 3kg bakal dipangkas demi program makan siang dan susu gratis bagi anak sekolah.

Ia mengklarifikasi jika dalam pernyataan utuhnya Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka akan mengevaluasi pemberian subsidi energi agar lebih tepat sasaran.

"Yang saya katakan secara keseluruhan adalah subsidi yang tidak tepat sasaran akan dievaluasi dan penghematannya dapat dialokasikan untuk pembiayaan program APBN lainnya," kata Eddy dilansir dari Kompas.com.

"Saya tidak pernah mengatakan bahwa subsidi BBM bakal dipangkas, tapi penyaluran subsidi Energi perlu dievaluasi agar lebih tepat sasaran," imbuh dia.

Pimpinan Komisi VII DPR RI ini menjelaskan bahwa pemerintah menggelontorkan subsidi energi sebesar Rp 500 triliun di tahun 2023. Sedangkan, Rp 350 triliun digelontorkan pada tahun 2024.

Dari anggaran tersebut hanya digunakan untuk subsidi pertalite dan gas elpiji 3kg.

Baca juga: Seorang Pria Tewas dengan Tubuh Tercerai Berai, Diduga Tertabrak Kereta Api di Prambanan Klaten

Menurut dia. 80 persen dari subsidi energi itu justru dinikmati oleh kalangan yang tidak berhak menerimanya, seperti masyarakat yang mampu dan industri.

"Dalam wawancara itu saya jelaskan bahwa 80 persen subsidi energi yang salah sasaran dan dinikmati mereka yang tidak berhak ini akan diatur kembali agar lebih tepat sasaran, yakni kepada mereka yang tidak mampu dan membutuhkan seperti UMKM," ungkap Eddy.

"Bagaimana cara mengaturnya? Yaitu dengan menyempurnakan data penerimanya dan diperkuat dengan payung hukum yang menegaskan kriteria masyarakat yang berhak menerima subsidi ini, termasuk soal sanksi bagi mereka yang melanggarnya," jelas dia.

Menurut Eddy, jika subsidi energi yang tersalur lebih tepat sasaran, maka bisa menghemat APBN dan selanjutnya digunakan untuk pembiayaan program-program lain termasuk program makan siang gratis.

(Kompas.com)